Langsung ke konten utama

Postingan

Ketika Pernikahan Agama yang Direstui Orang Tua Ditarik Menjadi Statutory Rape

Refleksi Hari Anak Sedunia dan Anomali Pasal 3 KUHP Baru di Depok: Ketika Solusi Pernikahan Keluarga Justru Ditarik Menjadi Statutory Rape Oleh: Bilal Novanzah

LPK-MP DKI Jakarta Soroti Penerapan Hukum Pidana Lintas Waktu

LPK-MP DKI JAKARTA  -  SPDP POLRES METRO DEPOK SANGKAKAN PASAL 473 AYAT (2) HURUF B KUHP NASIONAL ATAS PERISTIWA SEPTEMBER 2025, LPK MP KKPMP DKI JAKARTA SOROTI PENERAPAN HUKUM PIDANA LINTAS WAKTU

Seruan Solidaritas Aktivis PPA dan HAM Bersatu Mengawal Keadilan

LPK-MP DKI JAKARTA | NEGARA HADIR UNTUK MELINDUNGI HAK DAN KEMERDEKAAN RAKYATNYA, BUKAN MERAMPASNYA MELALUI PENEGAKAN HUKUM YANG TIDAK PROPORSIONAL

Beberapa Element Organisasi Masyarakat Soroti Perlindungan Hak Milik dan Hak Sosial Warga di Kawasan Jagorawi Golf & Country Club

LPK-MP KKPMP  DESAK BUPATI BOGOR: JANGAN BIARKAN WARGA KARANGGAN KEHILANGAN HAK TINGGAL DI RUMAHNYA SENDIRI! RUMAH BERSERTIFIKAT, TETAPI TAK BISA DITINGGALI: EMPAT TAHUN AKSES TERHALANG, DI MANA NEGARA? Lembaga Perlindungan Konsumen-Merah Putih, Serta Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Pembela Merah Putih Dan Juga GRIB JAYA  Soroti Persoalan Hak Tinggal Ibu NM di Kawasan Jagorawi Golf; Desak Pemerintah Kabupaten Bogor Turun Tangan Pulihkan Akses Rumah Warga Karanggan BOGOR, JAWA BARAT — Sebuah persoalan serius mengenai perlindungan hak tinggal, kepemilikan tanah, dan akses jalan warga kembali menjadi perhatian di Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ibu NM, seorang pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1243/Karanggan dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 01932, dilaporkan tidak dapat menempati rumahnya secara normal akibat terhambatnya akses keluar masuk menuju properti tersebut sejak tahun 2022. Akibat kondisi itu, Ibu NM beserta keluarganya terpaksa ti...

Platform Gojek diduga lalai dalam layanan penyelesaian sengketa antara mitra pengemudi dan platform

LPK-MP DKI Jakarta - MODUS DUGAAN PENGADUAN PALSU GOJEK TERBONGKAR DI KUNINGAN CITY: MITRA DRIVER TERANCAM SUSPEND HINGGA PUTUS MITRA, BAGAIMANA TANGGUNG JAWAB PLATFORM?

LPK-MP MAWIL DKI Jakarta soroti kepatuhan Gojek terhadap Permendag nomor 19 tahun 2026

LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA SOROTI KEPATUHAN GOJEK TERHADAP PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2026: KEWAJIBAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN JADI PERHATIAN

LPK-MP DKI Jakarta Membangun Pemberdayaan Konsumen di Ruang Perdagangan Digital

CERDAS BERTRANSAKSI, BERANI MELINDUNGI HAK Membangun Pemberdayaan Konsumen di Ruang Perdagangan Digital

LPK-MP DKI Jakarta Menyoroti Kejanggalan Sistem Pengaduan: Kanal Konsumen Berpotensi Menjadi Sarana Kejahatan

LPK-MP DKI Jakarta - Dugaan pengaduan yang tidak terverifikasi, pengembalian dana, dan suspend pengemudi menjadi sorotan. LPK-MP DKI Jakarta mempertanyakan objektivitas mekanisme pengaduan yang berpotensi merugikan pengemudi dan membuka celah penyalahgunaan sistem. LPK-MP DKI Jakarta Menyoroti Kejanggalan Sistem Pengaduan: Kanal Konsumen Berpotensi Menjadi Sarana Kejahatan LPK-MP DKI Jakarta menyoroti adanya kejanggalan dalam mekanisme kanal pengaduan konsumen pada aplikasi transportasi on-demand, sebagaimana terlihat dari video yang beredar dan dikaitkan dengan kasus pengaduan terhadap pengemudi transportasi online. Berdasarkan persoalan yang terungkap dalam video tersebut, LPK-MP DKI Jakarta mempertanyakan objektivitas sistem dalam memverifikasi laporan konsumen sebelum aplikator mengambil tindakan berupa pengembalian dana maupun penjatuhan sanksi kepada pengemudi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kanal pengaduan yang semestinya menjadi instrumen perlindungan konsumen justr...

LPK-MP: Perpres 27/2026 Adalah Fondasi Perlindungan Ekosistem Platform, Tetapi Konsumen Harus Ditempatkan sebagai Subjek Transaksional

LPK-MP DKI Jakarta - PERNYATAAN SIKAP RESMI LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN MERAH PUTIH MARKAS WILAYAH KESATUAN KOMANDO PEMBELA MERAH PUTIH DKI JAKARTA

GRAK! LPK-MP DKI Jakarta Siap Menjadi Pelopor Reformasi Instrumen Perlindungan Konsumen Indonesia

LPK-MP DKI Jakarta - 04/09/2026 Oleh : Bilal Novanzah GRAK! LPK-MP DKI JAKARTA SIAP MENJADI PELOPOR REFORMASI INSTRUMEN PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA JAKARTA — Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih Markas Wilayah DKI Jakarta (LPK-MP DKI Jakarta) mendorong lahirnya reformasi instrumen perlindungan konsumen Indonesia melalui gerakan GRAK (Garda Reformasi Advokasi Konsumen). Gerakan ini dirancang untuk menjawab tantangan perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi, transformasi kegiatan usaha, serta dinamika hubungan antara konsumen dan pelaku usaha di era ekonomi digital. Bagi LPK-MP DKI Jakarta, perlindungan konsumen tidak boleh berhenti pada penyelesaian pengaduan individual. Perlindungan konsumen harus berkembang menjadi gerakan pembaruan sistem yang mampu mengidentifikasi kelemahan regulasi, memperkuat kedudukan konsumen, dan mendorong terciptanya mekanisme perlindungan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. UU Nomor 8 Tahun 1999 Perlu Dievaluasi secara Men...

ROKOK ILEGAL DAN TRANSPORTASI ONLINE: KONSUMEN BERHAK TAHU LEGALITAS PRODUK DAN LAYANAN YANG DIGUNAKANNYA

LPK-MP DKI Jakarta - 04/10/2026 Oleh : Bilal Novanzah ROKOK ILEGAL DAN TRANSPORTASI ONLINE: KONSUMEN BERHAK TAHU LEGALITAS PRODUK DAN LAYANAN YANG DIGUNAKANNYA Perlindungan Konsumen Tidak Boleh Tebang Pilih Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat berinteraksi dengan berbagai produk dan jasa, mulai dari membeli rokok di warung hingga menggunakan layanan transportasi online melalui aplikasi digital. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Rokok merupakan barang konsumsi yang tunduk pada ketentuan cukai dan perdagangan, sedangkan transportasi online merupakan layanan yang melibatkan pengemudi, kendaraan, perusahaan angkutan, perusahaan penyewaan kendaraan, dan penyelenggara platform. Meskipun berbeda, terdapat satu prinsip yang sama: konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang dibeli atau digunakannya. Persoalan muncul ketika suatu produk diperdagangkan atau suatu layanan ditawarkan kepada masyarakat, tetapi terdapat dugaan bahwa...

ROKOK ILEGAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN: MASYARAKAT BERHAK ATAS INFORMASI, NEGARA WAJIB MELAKUKAN PENGAWASAN

Redaksi | Perlindungan Konsumen | Kontrol Sosial Peredaran rokok yang diduga ilegal bukan semata-mata persoalan pelanggaran ketentuan cukai. Persoalan ini juga berkaitan dengan perlindungan konsumen, transparansi perdagangan, pengawasan barang yang beredar, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan. Di tengah beredarnya berbagai produk rokok dengan harga dan karakteristik yang beragam, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar mengenai produk yang dibeli. Sementara itu, pemerintah dan instansi berwenang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa peredaran hasil tembakau berlangsung sesuai ketentuan hukum. Persoalannya, sejauh mana hak konsumen terlindungi ketika terdapat produk rokok yang diduga beredar tanpa memenuhi ketentuan cukai? Rokok Ilegal Bukan Hanya Persoalan Harga Murah Istilah rokok ilegal umumnya merujuk pada produk hasil tembakau yang peredaran atau pemenuhan kewajiban cukainya melanggar ketentuan hukum. Indikasinya dap...

Satgas Perlindungan Konsumen

LPK-MP DKI  SATGAS PERLINDUNGAN KONSUMEN Menolong, Melindungi, dan Mencerdaskan Konsumen Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang adalah konsumen. Ketika membeli makanan, menggunakan jasa transportasi, berbelanja melalui platform digital, menggunakan layanan telekomunikasi, membayar jasa keuangan, membeli barang elektronik, menyewa kendaraan, hingga menggunakan berbagai layanan publik maupun komersial, kita berada dalam posisi sebagai konsumen. Namun, tidak semua konsumen memahami haknya. Sebagian konsumen mengalami kerugian tetapi tidak mengetahui harus mengadu kepada siapa. Sebagian lainnya memiliki bukti transaksi, tetapi tidak memahami bagaimana menyusun pengaduan. Ada pula konsumen yang memilih diam karena menganggap kerugiannya terlalu kecil untuk diperjuangkan. Di sinilah Satgas Perlindungan Konsumen memiliki peran. Bukan untuk Menakut-nakuti, Tetapi untuk Mendampingi Satgas Perlindungan Konsumen bukan aparat penegak hukum dan bukan lembaga negara. Satgas hadir se...

Rumah Sakit Hermina Podomoro Di Gugat 6 milyar Atas Dugaan Tindakan Mal Praktek

LPK-MP DKI - Rumah Sakit Hermina Podomoro Di Gugat 6 milyar Atas Dugaan  Tindakan Mal Praktek Jakarta. Rumah sakit Hermina Podomoro dua kali di demo oleh Pemuda pemudi Jakarta Utara yg pernah di lakukan pada hari senin.20/12/2021 berapa bulan yang lalu di depan Kantor Walikota Jakarta Utara karna dugaan korban mal praktek pada (AS)anak balita usia 1 Tahun 4 bulan karna ada penyakit hernia harus di lakukan operasi.  Pihak rumah sakit Hermina  memangil (N) orang tua (AS) Untuk Mediasi yg ke dua di pengadilan negri Jakarta utara selasa tgl. 28/06/2022. Penggugat dampingi oleh beberapa kuasa Hukum Kobar. Ragil widodo.S.H M.H.sidang mediasi di lantai 3.dari pihak R S .Hermina Podomoro PT Hermina Media loka TBK.   Yang hadir berapa team medis dan kuasa hukum nya rumah sakit Hermina telah menyodor kan profosal dan untuk menandatanganin dan persetujuan (N) alasan nya pihak rumah sakit Hermina agar (AS) di bawa kembali untuk dirawat di obati namun dari pihak keluarga orang tu...

Terkait Pernyataan Yaqut CQ, Ormas Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) Lakukan Aksi Damai di Kantor Kemenag RI

LPK-MP DKI - Organisasi kemasyarakatan (ORMAS) Kesatuan Pembela Merah Putih (KKPMP) Markas Besar dan sayap sayapnya melakukan aksi damai di Kantor Kementerian Agama RI dan Lapangan Banteng Jakarta Pusat terkait pernyataan Yaqut Cholil Qoumas memberikan perumpamaan adzan dengan gonggongan anjing. Kamis (10/03/2022). Dari aksi demo tersebut ormas KKPMP beserta sayap sayapnya mempersiapkan personil pendemo kurang lebih 500 orang dari berbagai penjuru se-Jabotabek Bahkan Polda Metro Jaya bersama TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menurunkan personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa ormas KKPMP dari berbagai penjuru di indonesia di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI. Aksi damai di Kementrian Agama dipimpin langsung Presiden KKPMP MARKAS BESAR Habib Hisam Balweal, sekaligus bersama perwakilan yang masuk ke kantor dan menemui langsung Mentri Yaqut Cholil Qoumas mengadakan audent. Ketika dikonfirmasi awak media, ketua Mawil Banten H Madroi SHG mengatakan merasa kecewa atas pe...

Guru Honorer Lulus Passing Grade PPPK Aksi Unras, Habib Hisyam Keluarkan Instruksi

LPK-MP DKI - Presiden Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) Habib Hisyam Balwell mengeluarkan instruksi. Dia meminta seluruh pengurus dan anggota KKPMP untuk mengawal aksi unjuk rasa guru honorer yang lulus passing grade PPPK pada 25 November 2021 di depan Istana Negara. "Salam satu komando. Allahu Akbar. Mari merapatkan barisan mendukung aksi damai para guru honorer hasil seleksi kompetensi PPPK se-Indonesia," kata Habib Hisyam dalam seruan aksi 25 November yang diterima Rabu (24/11). Lukman Bawazier selaku Kadiv Humas Mabes KKPMP menambahkan sesuai instruksi Habib Hisyam Balwel maka seluruh pengurus dan anggota bersama sayap ormas KKPMP untuk mengikuti agenda aksi guru honorer. Para guru, lanjutnya akan menuntut hak-haknya dan ini penting untuk keberlangsungan pendidikan serta masa depan anak bangsa. Aksi unjuk rasa akan digelar Kamis, 25 November bertepatan dengan Hari Guru Nasional (HGN), pukul 09.00 WIB di depan Istana Negara. "Mari kita (KKPMP) tunjukkan kep...

Suami di bakar, istri hanya bisa berdoa untuk keadilan

LPK-MP DKI - YH, istri korban pembakaran meninggal dunia di cengkareng, hanya bisa berdoa agar pelaku pembakaran suaminya di hukum berat, karena Pasal yang digunakan Penuntut Umum di persidangan adalah Pasal Penganiayaan yang ancamana hukumannya lebih ringan daripada Pasal Pembakaran. Peristiwa pembakaran terjadi pada hari senin tanggal 22 Maret 2021, saat itu korban pulang dari kerja dan baru saja tiba di depan pintu rumah, kemudian disiram dengan tinner oleh pelaku TA dan disulut dengan korek api, yang mengakibatkan M mengalami luka bakar dan beberapa benda di dalam rumah ikut terbakar. M kemudian di larikan ke rumah sakit, namun beberapa hari kemudian meninggal dunia akibat luka yang di derita. Keluarga melaporkan peristiwa ini ke Kepolisian, namun M justru melarikan diri yang membuat proses penyidikan terhambat, meskipun akhirnya tertangkap Selama proses di kepolisian dan persidangan di Pengadilan, YH didampingi oleh Tim Advokasi dari Organisasi Massa Kesatuan Komando Pembela Merah...

Masih Adanya Matel Rampas Unit Di Jalan, Massa Ormas KKPMP se-Banten Geruduk Kantor Leasing PT MUF

LPK-MP DKI - Kurang lebih 300 massa Organisasi Masyarakat (Ormas) Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) Kota Serang menggeruduk kantor Leasing PT Mandiri Utama Finance (MUF), yang berada di Jl. KH. Fatah Hasan Blok A. 4 Kelurahan Sumur Pecung, Serang, Banten, Selasa (9/11/2021). Kedatangan mereka lantaran salah satu anggotanya diduga telah dirampas secara paksa yaitu motor Roda dua tahun 2018 oleh Mata Elang (Matel) atau dikenal Debt Collector Leasing PT Mandiri Utama Finance (MUF) bahkan beberapa anggota KKPMP se-Provinsi Banten yang dipimpin langsung Ketua Mawil KKMPM Banten H Madroi dan ketua MAWIL LPKMP Banten Jery Kaspor dan Ketua Mada KKPMP se-Banten. Wakil Ketua KKPMP MAda Lebak Agus Marsudin, mengatakan kejadian ini kembali terulang, karena Matel PT. Mandiri Utama Finance (MUF) mengambil secara paksa salah satu Sepeda Motor Honda Beat 2018 atas nama Ayu Febriani yang beralamat di Kota Serang. “Kami dari Ormas KKPMP meminta kejelasan ke pihak perusahaan pembiayaan terkait...

Memahami Terms And Conditions

LPK-MP DKI - Pentingnya Memahami Term and Condition Saat Menggunakan Platform Digital Hidup di era digital memang menawarkan berbagai kemudahan dalam berbagai sektor. Di sisi lain, era digital turut memberikan peluang kepada siapa saja untuk mengambil kesempatan dalam membangun bisnis. Tak sekedar dalam hal jual beli, saat ini dunia digital sudah merambah ke sektor keuangan, termasuk perbankan. Namun bak dua mata pisau, kemajuan teknologi bisa menjadi boomerang jika tidak dikelola dengan baik terutama menyoal isu perlindungan data pribadi. Hari ini di Indonesia, regulasi perlindungan data pribadi konsumen di pasar e-commerce belum memadai, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di DPR masih belum jelas kapan akan disahkan. Mengingat belum adanya aturan yang memadai untuk melindungi data pribadi, maka konsumen dituntut untuk cerdas saat menggunakan berbagai platform digital. Apalagi belakangan waktu marak terjadi hal-hal yang merugikan konsumen hampir di seluruh platform digi...

PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

LPK-MP DKI - Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Dalam prespektif hukum perdata, hubungan transaksi antara konsumen dengan produsen / pelaku usaha tidak hanya dilihat sebagai transaksi yang berdiri sendiri. Perikatan transaksi konsumen merupakan pelaksanaan dari perikatan sebelumnya, yaitu perikatan pratransaksi konsumen. Demikian halnya setelah transaksi konsumen dilaksanakan akan lahir juga perikatan lain yang harus dipenuhi kedua belah pihak yang disebut perikatan pasca transaksi konsumen. Pada tahapan pasca transaksi konsumen inilah tanggung jawab produk (produk liability) biasanya menjadi isu penting selain isu jaminan atau garansi produk dan isu penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam kasus-kasus pelanggaran konsumen selain tuntutan atas tanggung jawab produk didasarkan pada perjanjian tertulis (wanprestasi) j...