LPK-MP DKI Jakarta - MODUS DUGAAN PENGADUAN PALSU GOJEK TERBONGKAR DI KUNINGAN CITY: MITRA DRIVER TERANCAM SUSPEND HINGGA PUTUS MITRA, BAGAIMANA TANGGUNG JAWAB PLATFORM?
Dugaan manipulasi laporan uang kembalian yang berujung pada pemotongan saldo, suspend, hingga putus mitra menjadi sorotan terhadap sistem verifikasi pengaduan Gojek. Peristiwa ini juga memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan kewajiban platform berdasarkan Permendag Nomor 19 Tahun 2026 dan perlindungan hak pelaku usaha berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999.
JAKARTA – Sebuah peristiwa dugaan penyalahgunaan mekanisme pengaduan konsumen pada platform transportasi online Gojek menjadi perhatian publik setelah seorang penumpang diduga melakukan manipulasi laporan terkait uang kembalian yang diberikan mitra pengemudi.
Peristiwa yang disebut terjadi pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan kawasan Kuningan City, Jalan Prof. Dr. Satrio, Jakarta Selatan, membuka persoalan serius mengenai mekanisme verifikasi pengaduan, kebijakan pengembalian dana (refund), serta perlindungan terhadap mitra pengemudi yang berpotensi dirugikan oleh laporan konsumen yang tidak benar.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan dalam informasi kejadian, modus tersebut diduga dilakukan dengan memesan layanan transportasi online, membayar menggunakan uang tunai pecahan Rp100.000, kemudian menerima uang kembalian dari pengemudi.
Namun, setelah transaksi selesai dan pengemudi meninggalkan lokasi, penumpang diduga membuat laporan melalui aplikasi Gojek dengan menyatakan bahwa uang kembalian tidak diberikan atau jumlahnya kurang.
Dampak dari laporan tersebut disebut tidak hanya berupa persoalan pengembalian dana, tetapi juga berpotensi mengakibatkan pemotongan saldo, pemberian sanksi suspend, hingga pemutusan kemitraan terhadap sejumlah pengemudi.
Persoalan ini kemudian berkembang menjadi perhatian komunitas pengemudi setelah dugaan modus serupa terungkap.
KRONOLOGI KEJADIAN: DUGAAN MANIPULASI PENGADUAN UANG KEMBALIAN
Berdasarkan informasi kronologi yang dihimpun, rangkaian peristiwa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Dugaan transaksi pembayaran tunai
Terduga pelaku memesan layanan transportasi online melalui aplikasi Gojek dan melakukan pembayaran menggunakan uang tunai pecahan Rp100.000.
Dalam salah satu ilustrasi transaksi yang disampaikan, apabila biaya perjalanan sebesar Rp30.000, pengemudi memberikan uang kembalian sebesar Rp70.000 kepada penumpang.
Dengan demikian, menurut kronologi yang disampaikan, transaksi pembayaran telah diselesaikan dan penumpang telah menerima uang kembalian.
2. Dugaan laporan tidak menerima uang kembalian
Setelah pengemudi meninggalkan lokasi, penumpang diduga menyampaikan pengaduan melalui aplikasi Gojek dengan menyatakan bahwa uang kembalian tidak diterima atau jumlahnya kurang.
Laporan tersebut diduga digunakan untuk memperoleh pengembalian dana melalui mekanisme layanan pengaduan perusahaan.
3. Dampak terhadap mitra pengemudi
Akibat pengaduan tersebut, sejumlah mitra pengemudi disebut mengalami konsekuensi yang merugikan, antara lain:
- Pemotongan saldo atau pengurangan pendapatan.
- Pemberian sanksi suspend.
- Pemutusan kemitraan atau putus mitra.
Dampak tersebut perlu menjadi perhatian karena keputusan yang diambil berdasarkan suatu pengaduan dapat memengaruhi pendapatan, keberlangsungan pekerjaan, serta reputasi mitra pengemudi.
4. Terungkapnya dugaan laporan berulang
Dalam informasi kejadian disebutkan bahwa pemeriksaan terhadap riwayat ponsel terduga pelaku menemukan sekitar 17 laporan yang diduga fiktif dengan modus serupa dalam kurun waktu 10 sampai dengan 25 Oktober 2026.
Informasi tersebut menjadi salah satu bagian penting yang perlu diverifikasi melalui bukti digital dan pemeriksaan pihak berwenang.
Angka sekitar 17 tersebut merujuk pada dugaan jumlah laporan dalam riwayat ponsel, bukan jumlah mitra pengemudi yang telah dipastikan menjadi korban.
5. Terduga pelaku diamankan setelah kejadian diketahui komunitas pengemudi
Pada Senin, 26 Oktober 2026, setelah peristiwa tersebut menjadi perhatian dan sejumlah pengemudi mendatangi lokasi, terduga pelaku disebut diamankan dan dibawa kepada pihak terkait di wilayah Kemang, Jakarta Selatan.
Rangkaian kejadian tersebut perlu memperoleh klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk perusahaan dan aparat yang menangani peristiwa.
PERTANYAAN BESAR: MENGAPA LAPORAN YANG DIDUGA PALSU DAPAT BERDAMPAK PADA MITRA DRIVER?
Dari kronologi tersebut, muncul persoalan yang lebih besar daripada sekadar dugaan penipuan oleh seorang penumpang.
Bagaimana sistem pengaduan Gojek dapat memproses laporan mengenai uang kembalian tanpa terlebih dahulu memastikan kebenaran kejadian berdasarkan bukti yang memadai?
Apabila laporan konsumen dapat menghasilkan pengurangan saldo, suspend, bahkan putus mitra, maka mekanisme pemeriksaan harus memiliki standar verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan yang perlu dijawab Gojek antara lain:
- Apakah setiap laporan mengenai uang kembalian diperiksa sebelum refund diberikan?
- Apakah sistem memiliki kemampuan mendeteksi laporan berulang dari akun yang sama?
- Apakah riwayat pengaduan sebelumnya menjadi bahan evaluasi sebelum laporan baru diputuskan?
- Apakah mitra pengemudi memperoleh kesempatan memberikan klarifikasi sebelum dikenai sanksi?
- Apa dasar pembuktian yang digunakan untuk menetapkan pemotongan saldo, suspend, atau putus mitra?
- Apakah mitra yang kemudian terbukti dirugikan memperoleh pemulihan hak dan penggantian kerugian sesuai dasar hukum dan perjanjian yang berlaku?
Jika laporan serupa telah berulang dalam kurun waktu tertentu, perlu diperiksa apakah sistem pengawasan perusahaan mampu mengenali pola tersebut dan mengambil langkah pencegahan.
PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2026: KEWAJIBAN GOJEK DALAM EKOSISTEM PPMSE
Peristiwa ini juga perlu dilihat dari perspektif Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berlaku sejak 8 Juni 2026.
Regulasi tersebut mencantumkan model bisnis Ride Hailing dalam kategori model bisnis PPMSE.
Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 10, yang mengatur kewajiban PPMSE dengan model bisnis Ride Hailing dan model bisnis lainnya yang disebutkan untuk menyediakan layanan pengaduan dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi Pedagang yang termasuk dalam cakupan ketentuan tersebut.
Pasal 10 ayat (2) menetapkan beberapa persyaratan layanan pengaduan:
- Ditampilkan secara jelas dan mudah diakses pada laman utama sistem elektronik.
- Menyediakan lebih dari satu kanal elektronik aktif, seperti surat elektronik, live chat, atau sistem tiket.
- Menetapkan dan mengumumkan waktu tanggap atau Service Level Agreement (SLA).
- Memberikan tanggapan secara responsif sesuai SLA yang ditetapkan atau diperjanjikan.
Pasal 10 ayat (3) juga mewajibkan penyimpanan dokumentasi atas pengaduan dan penyelesaiannya.
Ketentuan ini perlu menjadi dasar pemeriksaan terhadap apakah mitra pengemudi yang memenuhi kualifikasi Pedagang telah memperoleh akses pengaduan yang layak ketika mengalami kerugian akibat keputusan platform.
PASAL 11: PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PEDAGANG DAN PLATFORM
Pasal 11 mengatur bahwa penyelesaian sengketa antara Pedagang dengan PPMSE dan/atau PSP diutamakan melalui musyawarah untuk mufakat.
Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, ketika mitra pengemudi mempermasalahkan pemotongan saldo, pemberian penalti, suspend, atau keputusan putus mitra yang berkaitan dengan pengaduan konsumen, perlu diperiksa apakah mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa yang disediakan platform telah berjalan sesuai ketentuan yang relevan.
PASAL 12 DAN PASAL 13: KANAL PENGADUAN KONSUMEN DAN AKSES PENGADUAN PEMERINTAH
Permendag Nomor 19 Tahun 2026 juga mengatur kewajiban penyelenggara PMSE dalam menyediakan layanan pengaduan konsumen.
Pasal 12 mengatur kewajiban memiliki layanan pengaduan konsumen yang ditampilkan secara jelas dan mudah dibaca, dengan nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik yang dapat dihubungi serta ditanggapi.
Sementara Pasal 13 mewajibkan pencantuman informasi kontak layanan pengaduan konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN).
Oleh sebab itu, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap laman dan sistem elektronik Gojek untuk memastikan pemenuhan kedua kewajiban tersebut.
Kanal pengaduan internal perusahaan juga tidak boleh menjadi satu-satunya jalan yang diketahui konsumen ketika menghadapi permasalahan transaksi.
UU NOMOR 8 TAHUN 1999: HAK PELAKU USAHA JUGA HARUS DIHORMATI
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur hak konsumen, tetapi juga hak pelaku usaha.
Pasal 6 mengatur hak pelaku usaha, termasuk:
- Hak menerima pembayaran sesuai kesepakatan.
- Hak memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- Hak melakukan pembelaan diri secara patut dalam penyelesaian sengketa konsumen.
- Hak memperoleh rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen bukan akibat barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
Dalam konteks ini, apabila mitra pengemudi memenuhi kedudukan sebagai pelaku usaha dalam transaksi jasa yang bersangkutan, hak-hak tersebut patut diperhatikan.
Tidak seharusnya laporan konsumen secara otomatis menghilangkan hak mitra untuk memberikan pembelaan dan memperoleh pemeriksaan yang objektif.
Perlindungan konsumen harus berjalan seiring dengan perlindungan hak pelaku usaha.
KEMENTERIAN PERDAGANGAN PERLU MEMERIKSA SISTEM PENGADUAN GOJEK
Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN perlu memberikan perhatian terhadap persoalan ini.
Pasal 56 Permendag Nomor 19 Tahun 2026 memberikan kewenangan kepada Menteri untuk meminta data dan/atau informasi terkait dokumentasi pengaduan dan penyelesaian sengketa sebagaimana Pasal 10 ayat (3).
Dengan dasar tersebut, pemeriksaan dapat diarahkan pada beberapa hal:
- Dokumentasi laporan pengaduan konsumen yang berkaitan dengan uang kembalian.
- Prosedur verifikasi sebelum pengembalian dana diberikan.
- Riwayat laporan berulang yang diduga memiliki pola serupa.
- Dasar pengenaan pemotongan saldo, suspend, dan putus mitra.
- Ketersediaan kanal pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi Pedagang.
- Pemenuhan kewajiban layanan pengaduan konsumen berdasarkan Pasal 12.
- Pencantuman kontak pengaduan Ditjen PKTN berdasarkan Pasal 13.
- Kesesuaian pelaksanaan biaya, penalti, dan perjanjian kemitraan dengan Pasal 14 sepanjang relevan.
Apabila pemeriksaan menemukan ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang diatur, pemerintah dapat mengambil tindakan administratif sesuai ketentuan Permendag Nomor 19 Tahun 2026.
KEJADIAN INI HARUS MENJADI BAHAN EVALUASI KEBIJAKAN PLATFORM
Peristiwa di kawasan Kuningan City seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara transportasi digital, terutama dalam membangun sistem pengaduan yang tidak mudah disalahgunakan.
Ada beberapa kebijakan yang perlu dipertimbangkan:
Pertama, verifikasi sebelum pemberian refund.
Setiap laporan yang berpotensi merugikan mitra harus melalui pemeriksaan berdasarkan bukti yang memadai.
Kedua, deteksi pengaduan berulang.
Platform perlu mengevaluasi pola laporan yang dilakukan berulang oleh akun yang sama dengan modus serupa.
Ketiga, perlindungan terhadap mitra yang dilaporkan.
Mitra harus memperoleh kesempatan menyampaikan klarifikasi sebelum keputusan yang berdampak serius terhadap pendapatan dan keberlangsungan kemitraannya ditetapkan, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Keempat, mekanisme pemulihan.
Apabila pemeriksaan membuktikan bahwa laporan tidak benar dan keputusan platform telah merugikan mitra, perlu tersedia mekanisme koreksi dan pemulihan hak.
Kelima, transparansi keputusan.
Setiap keputusan yang mengakibatkan pemotongan saldo, suspend, atau putus mitra harus memiliki dasar dan mekanisme keberatan yang jelas.
PENUTUP: JANGAN BIARKAN PENGADUAN MENJADI ALAT UNTUK MERUGIKAN PIHAK LAIN
Kasus dugaan manipulasi pengaduan uang kembalian ini memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap sistem perdagangan digital.
Konsumen berhak mendapatkan perlindungan, tetapi mitra pengemudi juga memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan kesempatan membela diri.
Platform tidak cukup hanya menyediakan fitur pengaduan. Platform juga harus memastikan bahwa mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa berjalan secara transparan, responsif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa kewajiban penyelenggara PPMSE sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 19 Tahun 2026 benar-benar dilaksanakan, termasuk kewajiban perlindungan Pedagang dan layanan pengaduan konsumen.
Perlindungan konsumen tidak boleh menghilangkan hak pelaku usaha.
Pengaduan harus menjadi instrumen penyelesaian masalah, bukan celah untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan pihak lain.
Ekosistem perdagangan digital membutuhkan transparansi, pengawasan, dan keadilan bagi seluruh pihak.
---
RUJUKAN REGULASI
- Permendag Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Sumber regulasi:
- JDIH Kementerian Perdagangan: https://jdih.kemendag.go.id/
- Database Peraturan BPK: https://peraturan.bpk.go.id/
CATATAN REDAKSI
Kronologi pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi kejadian yang disampaikan dan masih memerlukan verifikasi terhadap bukti transaksi, riwayat laporan, serta keterangan para pihak. Informasi mengenai sekitar 17 laporan yang diduga fiktif merujuk pada catatan yang disebut ditemukan dalam riwayat ponsel terduga pelaku, bukan jumlah korban mitra pengemudi yang telah terverifikasi. Dugaan penyalahgunaan pengaduan dan ketidakpatuhan platform belum merupakan kesimpulan hukum. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Gojek serta pihak-pihak terkait.

Komentar