Langsung ke konten utama

Masih Adanya Matel Rampas Unit Di Jalan, Massa Ormas KKPMP se-Banten Geruduk Kantor Leasing PT MUF

LPK-MP DKI - Kurang lebih 300 massa Organisasi Masyarakat (Ormas) Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) Kota Serang menggeruduk kantor Leasing PT Mandiri Utama Finance (MUF), yang berada di Jl. KH. Fatah Hasan Blok A. 4 Kelurahan Sumur Pecung, Serang, Banten, Selasa (9/11/2021).


Kedatangan mereka lantaran salah satu anggotanya diduga telah dirampas secara paksa yaitu motor Roda dua tahun 2018 oleh Mata Elang (Matel) atau dikenal Debt Collector Leasing PT Mandiri Utama Finance (MUF) bahkan beberapa anggota KKPMP se-Provinsi Banten yang dipimpin langsung Ketua Mawil KKMPM Banten H Madroi dan ketua MAWIL LPKMP Banten Jery Kaspor dan Ketua Mada KKPMP se-Banten.

Wakil Ketua KKPMP MAda Lebak Agus Marsudin, mengatakan kejadian ini kembali terulang, karena Matel PT. Mandiri Utama Finance (MUF) mengambil secara paksa salah satu Sepeda Motor Honda Beat 2018 atas nama Ayu Febriani yang beralamat di Kota Serang.


“Kami dari Ormas KKPMP meminta kejelasan ke pihak perusahaan pembiayaan terkait penarikan di jalan, dan audensi di dalam alhamdulilah ada titik terang unit tersebut yang akan diserahkan ke pihak kepolisian karena pihak finance tidak berhak menahan objek jaminan fidusia, bahkan dari pihak perusahaan siap menghadirkan akta fidusia dalam waktu tiga hari dan bila mana fidusia hadir maka kami siap memenuhi permintaan pihak perusahaan untuk membayar semua angsuran yang menunggak, akan tetapi bila mana akta fidusia tida ada maka kami meminta motor tersebut untuk di serahkan ke pemiliknya,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Leasing PT. Mandiri Utama Finance (MUF) mengatakan siap menyerahkan unit tersebut kepada pihak kepolisian.

“Kami minta dalam jangka waktu tiga hari untuk menghadirkan fidusia, bila mana ada kesalahan dan melanggar aturan hukum maka kami siap untuk dituntut sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.


Sementara ketika dikonfirmasi secara langsung Kabag Ops Polres Serang Kota Kompol Yudha Hermawan menjelaskan bahwa dari pihak kepolisian mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang mengemukakan pendapat di muka umum secara tertib.

“Kami hanya melakukan pengamanan adanya unjuk rasa di leasing MUF dan jangan salah persepsi kami tidak ada interpensi kemanapun apa lagi ke pihak perusahaan, jika kami dibayar oleh pihak perusahaan kami siap di audit kemanapun dan sekali lagi jangan salah persepsi dan jangan sampai jadi fitnah dan yang ke dua saya sudah mediasi langsung dengan pihak perusahaan bagaimana mekanismenya terkait akta fidusia, yang jelas akta fidusia bukan lahir dari pihak Kepolisian tetapi dari Kemenkumham yang mengeluarkan fidusia,” terang Kompol Yudha Hermawan. 

Komentar

Popular Posts

Platform Gojek diduga lalai dalam layanan penyelesaian sengketa antara mitra pengemudi dan platform

LPK-MP DKI Jakarta - MODUS DUGAAN PENGADUAN PALSU GOJEK TERBONGKAR DI KUNINGAN CITY: MITRA DRIVER TERANCAM SUSPEND HINGGA PUTUS MITRA, BAGAIMANA TANGGUNG JAWAB PLATFORM?

LPK-MP: Perpres 27/2026 Adalah Fondasi Perlindungan Ekosistem Platform, Tetapi Konsumen Harus Ditempatkan sebagai Subjek Transaksional

LPK-MP DKI Jakarta - PERNYATAAN SIKAP RESMI LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN MERAH PUTIH MARKAS WILAYAH KESATUAN KOMANDO PEMBELA MERAH PUTIH DKI JAKARTA

LPK-MP MAWIL DKI Jakarta soroti kepatuhan Gojek terhadap Permendag nomor 19 tahun 2026

LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA SOROTI KEPATUHAN GOJEK TERHADAP PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2026: KEWAJIBAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN JADI PERHATIAN

GRAK! LPK-MP DKI Jakarta Siap Menjadi Pelopor Reformasi Instrumen Perlindungan Konsumen Indonesia

LPK-MP DKI Jakarta - 04/09/2026 Oleh : Bilal Novanzah GRAK! LPK-MP DKI JAKARTA SIAP MENJADI PELOPOR REFORMASI INSTRUMEN PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA JAKARTA — Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih Markas Wilayah DKI Jakarta (LPK-MP DKI Jakarta) mendorong lahirnya reformasi instrumen perlindungan konsumen Indonesia melalui gerakan GRAK (Garda Reformasi Advokasi Konsumen). Gerakan ini dirancang untuk menjawab tantangan perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi, transformasi kegiatan usaha, serta dinamika hubungan antara konsumen dan pelaku usaha di era ekonomi digital. Bagi LPK-MP DKI Jakarta, perlindungan konsumen tidak boleh berhenti pada penyelesaian pengaduan individual. Perlindungan konsumen harus berkembang menjadi gerakan pembaruan sistem yang mampu mengidentifikasi kelemahan regulasi, memperkuat kedudukan konsumen, dan mendorong terciptanya mekanisme perlindungan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. UU Nomor 8 Tahun 1999 Perlu Dievaluasi secara Men...

Visi dan Misi LPK Merah Putih DKI Jakarta

  LPK Merah Putih DKI JAKARTA Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih Markas Wilayah DKI Jakarta Merupakan Turunan Dari Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) yang berdasarkan UU No.02 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas KKPMP yang memiliki nomer akte pendirian KKPMP : No.11 tgl. 11 November 2013 dan terdaftar di AHU dengan nomer register : AHU-0055668.AH.01.07 Tahun 2017. Dan sebagai sayap organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih yang memiliki tanda daftar Lembaga yaitu : TDLPK 03/30-20/PK/LPK/II/2014. Dan berdasarkan surat keputusan dari Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Merah Putih (KKPMP) dengan nomer : 0001/SK-MAWIL DKI Jakarta-LPKMP/VI/2020. Terbentuklah Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih untuk wilayah DKI Jakarta. VISI DAN MISI LPK MERAH PUTIH DKI JAKARTA VISI Mewujudkan tatanan Masyarakat yang adil dan Konsumen yang berdaya, bermartabat, cerdas dan memiliki keberanian dalam memperjuangkan hak nya serta me...