Langsung ke konten utama

Ketika Pernikahan Agama yang Direstui Orang Tua Ditarik Menjadi Statutory Rape

Refleksi Hari Anak Sedunia dan Anomali Pasal 3 KUHP Baru di Depok: Ketika Solusi Pernikahan Keluarga Justru Ditarik Menjadi Statutory Rape

Oleh: Bilal Novanzah


Peringatan Hari Anak Sedunia setiap tanggal 20 November seharusnya menjadi momentum bagi negara dan seluruh elemen masyarakat untuk meneguhkan kembali prinsip the best interest of the child (kepentingan terbaik bagi anak) sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). Hukum pidana modern pun—melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP—dirancang dengan semangat korektif, rehabilitatif, dan restoratif agar pemidanaan tidak justru menghancurkan masa depan generasi muda.
Namun, praktik penyidikan di tingkat kepolisian kerap memperlihatkan paradoks yang mencemaskan. Hal ini tercermin dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor B/SPDP/559/X/RES.1.24./2026/SATRESKRIM yang diterbitkan Satreskrim Polres Metro Depok pada 15 Oktober 2026 atas dasar Laporan Polisi tertanggal 26 Juni 2026. Dalam berkas tersebut, penyidik memulai penyidikan dugaan tindak pidana perkosaan terhadap anak (statutory rape) berdasarkan Pasal 473 ayat (2) huruf b UU No. 1 Tahun 2023, dengan menjadikan Pasal 3 dan Pasal 618 undang-undang yang sama sebagai landasan hukum peralihan pasal. 

Kronologi Faktual: Dari Relasi Saling Mencintai Hingga Pertanggungjawaban Pernikahan Agama

Di balik konstruksi pasal pidana yang terdengar berat tersebut, alur peristiwa yang sebenarnya jauh dari gambaran kejahatan seksual maupun pemaksaan sepihak. Perkara ini berawal pada September 2025, ketika kedua belah pihak menjalin hubungan atas dasar saling mencintai hingga berujung pada kehamilan di luar pernikahan.
Menghadapi kenyataan tersebut, kedua belah pihak keluarga—termasuk orang tua pihak perempuan—mengambil langkah bijak dan bermartabat untuk melindungi kehormatan anak serta masa depan janin yang dikandung. Alih-alih membawa persoalan ke ranah pidana, para keluarga bersepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan menikahkan pasangan tersebut secara sah menurut syariat agama pada 30 November 2025.
Berdasarkan Surat Keterangan Menikah yang dilangsungkan di hadapan amil desa dan para saksi, akad nikah tersebut sah dengan wali nikah ayah kandung pihak perempuan sendiri, serta diketahui dan direstui sepenuhnya oleh ibu kandung pihak perempuan. Ikatan pernikahan itu menjadi bentuk pertanggungjawaban nyata hingga akhirnya melahirkan seorang bayi. Ironisnya, ketika kemudian hari timbul konflik internal antarkeluarga, ibu kandung pihak perempuan—yang sebelumnya turut serta menyelesaikan masalah kehamilan dengan menikahkan anaknya—justru melaporkan menantunya ke kepolisian pada Juni 2026.  

Kegagalan Uji Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2023 dalam Pengalihan ke Pasal 473 Ayat (2) Huruf b

Secara yuridis, penggunaan Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2023 sebagai jembatan untuk menarik peristiwa ini ke dalam jerat Pasal 473 ayat (2) huruf b menyimpan cacat pengujian yang sangat mendasar:
  1. Penyimpangan Asas Lex Mitior dan Pengabaian Tempus Delicti: Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 secara tegas mengatur bahwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, berlaku peraturan yang paling menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Sementara itu, Pasal 618 mengatur ketentuan peralihan saat KUHP baru mulai berlaku (Januari 2026). Dalam perkara ini, baik peristiwa awal pada September 2025 maupun pertanggungjawaban melalui pernikahan agama pada 30 November 2025 terjadi sebelum KUHP Nasional berlaku efektif. Penyidik menggunakan Pasal 3 sebagai pintu masuk untuk memperluas cakupan pemidanaan dengan memilih Pasal 473 ayat (2) huruf b tanpa terlebih dahulu menguji perbandingan unsur pidana dan sanksi antara rezim hukum lama (saat tempus delicti tahun 2025) dengan rezim KUHP baru. Menggunakan Pasal 3 untuk memperluas jerat pasal baru tanpa pengujian lex mitior adalah kekeliruan serius dalam hukum pidana transisi.
  2. Konstruksi Statutory Rape yang Mengabaikan Mens Rea dan Penyelesaian Kekeluargaan: Pasal 473 ayat (2) huruf b memang mengategorikan persetubuhan dengan anak sebagai perkosaan tanpa mensyaratkan kekerasan. Namun, menarik seorang pemuda yang hubungan awalnya didasari cinta, bertanggung jawab penuh atas kehamilan pasangannya, dan telah dinikahkan secara resmi menurut agama oleh ayah kandung pihak perempuan ke dalam definisi statutory rape sama saja dengan mengabaikan ketiadaan niat jahat (mens rea). Hukum pidana tidak seharusnya membongkar kembali penyelesaian kekeluargaan yang telah sah secara agama hanya karena orang tua pelapor berubah sikap di tengah jalan.  

Ujian Nyata Hari Anak Sedunia: Menyelamatkan Masa Depan Ibu Muda dan Bayinya

Jika peringatan Hari Anak Sedunia dimaknai secara jujur, maka bayi yang lahir dari pernikahan tersebut bersama ibunya yang masih berusia muda adalah pihak yang paling terancam masa depannya akibat pemaksaan pasal pidana ini.

Apabila penyidikan dengan Pasal 473 ayat (2) huruf b terus dipaksakan hingga ke meja hijau: 
  • Negara secara langsung memutus hak dasar seorang bayi untuk mendapatkan pengasuhan utuh, figur ayah yang telah bertanggung jawab sejak sebelum kelahirannya, serta jaminan nafkah lahiriah.
  • Ibu muda dipaksa menanggung beban psikologis ganda: terpisah dari suaminya, berhadapan dengan laporan ibu kandungnya sendiri, dan membesarkan bayi di tengah stigma kasus pidana.
  • Konflik internal keluarga tidak pernah dipulihkan, melainkan diabadikan dalam putusan pengadilan yang merusak masa depan anak dan cucu mereka sendiri.

Solusi Konstruktif Perlindungan Anak dan Keadilan Substantif

Agar penegakan hukum di Polres Metro Depok dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor (selaku penerima SPDP) selaras dengan ruh Hari Anak Sedunia dan tujuan pemidanaan modern, diperlukan langkah korektif yang terukur:
  1. Gelar Perkara Khusus untuk Menguji Ulang Penerapan Pasal 3 KUHP: Penyidik dan jaksa peneliti wajib menggelar perkara secara khusus guna menguji kembali keabsahan penggunaan Pasal 3 dan Pasal 618 dalam menjerat Pasal 473 ayat (2) huruf b. Pengujian ini harus membedah tempus delicti September–November 2025, fakta pertanggungjawaban melalui Surat Keterangan Menikah dengan wali ayah kandung, serta posisi pelapor (ibu kandung) yang sebelumnya turut menikahkan pasangan tersebut. Jika unsur melawan hukum secara materiil dan mens rea tidak terpenuhi, penghentian penyidikan (SP3) demi hukum merupakan langkah yang paling berkeadilan.
  2. Penyelesaian Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice): Berlandaskan semangat UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan mekanisme keadilan restoratif di tubuh Polri, perkara yang bersumber dari konflik antara ibu kandung dan pasangan muda ini harus diarahkan pada mediasi kekeluargaan yang bermartabat. Rekonsiliasi keluarga jauh lebih melindungi psikologis ibu muda dan bayinya ketimbang sanksi penjara.
  3. Perlindungan Hukum melalui Pencatatan Perkawinan dan Identitas Bayi: Perlindungan konstruktif yang sejati dalam perkara ini adalah memperkuat ikatan pertanggungjawaban yang sudah dimulai keluarga pada November 2025 melalui mekanisme itsbat nikah dan penerbitan akta kelahiran sang bayi dengan mencantumkan kedua orang tuanya secara sah.
Hari Anak Sedunia mengingatkan kita bahwa hukum hadir untuk menjaga masa depan anak, bukan merampasnya. Ketika dua keluarga sebelumnya telah memilih jalan mulia dengan menikahkan anak-anak mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban atas lahirnya kehidupan baru, negara tidak boleh membiarkan pasal-pasal pidana digunakan sebagai senjata konflik keluarga yang menghancurkan masa depan seorang ibu muda dan bayinya. 

Komentar

Popular Posts

Platform Gojek diduga lalai dalam layanan penyelesaian sengketa antara mitra pengemudi dan platform

LPK-MP DKI Jakarta - MODUS DUGAAN PENGADUAN PALSU GOJEK TERBONGKAR DI KUNINGAN CITY: MITRA DRIVER TERANCAM SUSPEND HINGGA PUTUS MITRA, BAGAIMANA TANGGUNG JAWAB PLATFORM?

LPK-MP: Perpres 27/2026 Adalah Fondasi Perlindungan Ekosistem Platform, Tetapi Konsumen Harus Ditempatkan sebagai Subjek Transaksional

LPK-MP DKI Jakarta - PERNYATAAN SIKAP RESMI LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN MERAH PUTIH MARKAS WILAYAH KESATUAN KOMANDO PEMBELA MERAH PUTIH DKI JAKARTA

LPK-MP MAWIL DKI Jakarta soroti kepatuhan Gojek terhadap Permendag nomor 19 tahun 2026

LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA SOROTI KEPATUHAN GOJEK TERHADAP PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2026: KEWAJIBAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN JADI PERHATIAN

GRAK! LPK-MP DKI Jakarta Siap Menjadi Pelopor Reformasi Instrumen Perlindungan Konsumen Indonesia

LPK-MP DKI Jakarta - 04/09/2026 Oleh : Bilal Novanzah GRAK! LPK-MP DKI JAKARTA SIAP MENJADI PELOPOR REFORMASI INSTRUMEN PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA JAKARTA — Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih Markas Wilayah DKI Jakarta (LPK-MP DKI Jakarta) mendorong lahirnya reformasi instrumen perlindungan konsumen Indonesia melalui gerakan GRAK (Garda Reformasi Advokasi Konsumen). Gerakan ini dirancang untuk menjawab tantangan perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi, transformasi kegiatan usaha, serta dinamika hubungan antara konsumen dan pelaku usaha di era ekonomi digital. Bagi LPK-MP DKI Jakarta, perlindungan konsumen tidak boleh berhenti pada penyelesaian pengaduan individual. Perlindungan konsumen harus berkembang menjadi gerakan pembaruan sistem yang mampu mengidentifikasi kelemahan regulasi, memperkuat kedudukan konsumen, dan mendorong terciptanya mekanisme perlindungan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. UU Nomor 8 Tahun 1999 Perlu Dievaluasi secara Men...

Visi dan Misi LPK Merah Putih DKI Jakarta

  LPK Merah Putih DKI JAKARTA Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih Markas Wilayah DKI Jakarta Merupakan Turunan Dari Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) yang berdasarkan UU No.02 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas KKPMP yang memiliki nomer akte pendirian KKPMP : No.11 tgl. 11 November 2013 dan terdaftar di AHU dengan nomer register : AHU-0055668.AH.01.07 Tahun 2017. Dan sebagai sayap organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih yang memiliki tanda daftar Lembaga yaitu : TDLPK 03/30-20/PK/LPK/II/2014. Dan berdasarkan surat keputusan dari Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Merah Putih (KKPMP) dengan nomer : 0001/SK-MAWIL DKI Jakarta-LPKMP/VI/2020. Terbentuklah Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih untuk wilayah DKI Jakarta. VISI DAN MISI LPK MERAH PUTIH DKI JAKARTA VISI Mewujudkan tatanan Masyarakat yang adil dan Konsumen yang berdaya, bermartabat, cerdas dan memiliki keberanian dalam memperjuangkan hak nya serta me...