ROKOK ILEGAL DAN TRANSPORTASI ONLINE: KONSUMEN BERHAK TAHU LEGALITAS PRODUK DAN LAYANAN YANG DIGUNAKANNYA
LPK-MP DKI Jakarta - 04/10/2026
Oleh : Bilal Novanzah
ROKOK ILEGAL DAN TRANSPORTASI ONLINE: KONSUMEN BERHAK TAHU LEGALITAS PRODUK DAN LAYANAN YANG DIGUNAKANNYA
Perlindungan Konsumen Tidak Boleh Tebang Pilih
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat berinteraksi dengan berbagai produk dan jasa, mulai dari membeli rokok di warung hingga menggunakan layanan transportasi online melalui aplikasi digital.
Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Rokok merupakan barang konsumsi yang tunduk pada ketentuan cukai dan perdagangan, sedangkan transportasi online merupakan layanan yang melibatkan pengemudi, kendaraan, perusahaan angkutan, perusahaan penyewaan kendaraan, dan penyelenggara platform.
Meskipun berbeda, terdapat satu prinsip yang sama: konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang dibeli atau digunakannya.
Persoalan muncul ketika suatu produk diperdagangkan atau suatu layanan ditawarkan kepada masyarakat, tetapi terdapat dugaan bahwa produk atau layanan tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum yang diwajibkan.
Dalam kondisi demikian, pertanyaan pentingnya bukan hanya siapa yang menjual dan siapa yang membeli, tetapi juga bagaimana pelaku usaha memastikan kepatuhan hukum serta bagaimana pemerintah menjalankan pengawasan.
1. Rokok Ilegal dan Transportasi Online: Apa Persamaannya?
Rokok ilegal merupakan istilah umum untuk produk rokok yang peredarannya melanggar ketentuan, misalnya rokok yang wajib dilekati pita cukai tetapi tidak memilikinya, menggunakan pita cukai palsu, atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.
Sementara itu, transportasi online tidak otomatis ilegal karena menggunakan aplikasi. Layanan angkutan sewa khusus memiliki ketentuan perizinan dan operasional tersendiri. Persoalan hukum muncul apabila kendaraan, perusahaan angkutan, atau pihak terkait terbukti tidak memenuhi kewajiban yang berlaku bagi kegiatan usahanya.
Dengan demikian, keduanya tidak dapat disamakan secara mutlak dalam klasifikasi hukumnya. Namun, keduanya dapat dibandingkan dari perspektif kepatuhan usaha dan perlindungan konsumen.
Persamaan utamanya terletak pada pentingnya memastikan bahwa barang yang diperdagangkan dan jasa yang ditawarkan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Rokok yang wajib memiliki pita cukai harus memenuhi ketentuan cukai. Demikian pula, kendaraan yang digunakan untuk angkutan sewa khusus harus memenuhi persyaratan perizinan yang diwajibkan, termasuk dokumen operasional yang relevan.
2. Pita Cukai dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan
Dalam pengawasan rokok, pita cukai berhubungan dengan pemenuhan kewajiban cukai berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Dalam penyelenggaraan angkutan sewa khusus, Kartu Elektronik Standar Pelayanan (KES) merupakan bagian dari dokumen perizinan kendaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, beserta perubahannya.
KES tidak sama dengan pita cukai. Keduanya memiliki fungsi dan dasar hukum yang berbeda.
Namun, dari sudut pandang edukasi konsumen, terdapat pertanyaan yang patut diajukan:
- Jika rokok yang wajib memiliki pita cukai diperiksa legalitasnya, bagaimana kepatuhan perizinan kendaraan angkutan sewa khusus diperiksa?
- Jika kendaraan diwajibkan memiliki KESP, bagaimana memastikan kendaraan yang menerima pesanan melalui aplikasi telah memenuhi kewajiban tersebut?
- Bagaimana konsumen dapat memperoleh informasi yang memadai mengenai legalitas dan persyaratan operasional layanan yang digunakannya?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa semua kendaraan transportasi online ilegal. Pertanyaan tersebut merupakan dorongan agar pengawasan dilakukan secara konsisten dan berdasarkan bukti.
3. Hak Konsumen atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan penting bagi hak masyarakat atas informasi.
Pasal 4 huruf c mengatur hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
Pasal 7 huruf b mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
Prinsip ini relevan dalam dua situasi.
Pertama, ketika konsumen membeli rokok. Konsumen berhak memperoleh informasi produk yang benar, sedangkan peredaran rokok tetap harus memenuhi ketentuan cukai dan peraturan terkait.
Kedua, ketika konsumen memesan transportasi online. Konsumen berhak memperoleh informasi layanan yang benar dan tidak menyesatkan. Perusahaan terkait juga perlu memenuhi kewajiban perizinan dan pengawasan yang berlaku bagi perannya masing-masing.
Hak atas informasi tidak otomatis mengharuskan seluruh dokumen perizinan ditampilkan dalam aplikasi. Akan tetapi, informasi yang disampaikan kepada konsumen tidak boleh menyesatkan mengenai kondisi layanan, dan kewajiban verifikasi perizinan yang ditetapkan peraturan tetap harus dipenuhi.
4. Mengapa Legalitas Kendaraan Penting bagi Konsumen Transportasi Online?
Ketika seseorang memesan kendaraan melalui aplikasi, konsumen bukan sekadar membeli perjalanan dari titik keberangkatan menuju tujuan. Konsumen juga mempercayakan keselamatan dirinya kepada layanan tersebut.
Oleh karena itu, kepatuhan terhadap persyaratan operasional memiliki arti penting.
Legalitas penyelenggaraan angkutan membantu memastikan adanya pihak yang bertanggung jawab. Persyaratan kendaraan dan pengemudi mendukung pengawasan operasional. Sementara itu, informasi yang jelas membantu konsumen memahami layanan yang digunakannya.
Apabila suatu kendaraan diwajibkan memiliki KESP tetapi ditemukan beroperasi tanpa dokumen tersebut, kondisi itu patut diperiksa oleh instansi berwenang.
Pemeriksaan juga tidak seharusnya berhenti pada pengemudi. Sesuai fakta dan pembagian kewenangan, perlu diperiksa pula perusahaan angkutan, pengelola armada, perusahaan penyewaan kendaraan, dan penyelenggara aplikasi.
Masing-masing pihak harus dinilai berdasarkan kegiatan nyata dan kewajiban hukum yang berlaku baginya.
5. Tanggung Jawab Perusahaan Platform dan Pelaku Usaha
Perusahaan platform memiliki peran penting dalam mempertemukan konsumen dengan pengemudi. Karena itu, mekanisme verifikasi dokumen dan kepatuhan terhadap persyaratan yang berlaku patut menjadi perhatian publik.
Beberapa pertanyaan yang layak diajukan adalah:
- Bagaimana platform memverifikasi kendaraan dan pengemudi sebelum memberikan akses untuk menerima pesanan?
- Bagaimana platform memastikan pemenuhan persyaratan perizinan angkutan yang diwajibkan?
- Bagaimana tindak lanjut terhadap kendaraan yang diketahui tidak memenuhi persyaratan?
- Bagaimana konsumen dapat mengajukan pengaduan apabila menemukan dugaan ketidakpatuhan?
Perusahaan penyewaan kendaraan juga perlu dinilai berdasarkan kegiatan usahanya. Persewaan kendaraan tanpa pengemudi tidak otomatis sama dengan penyelenggaraan angkutan penumpang. Namun, apabila suatu perusahaan turut menjalankan kegiatan yang tergolong usaha angkutan, persyaratan yang berlaku untuk kegiatan tersebut perlu diperiksa.
Pendekatan ini penting agar perlindungan konsumen tidak berubah menjadi tuduhan yang tidak didukung bukti, melainkan menjadi upaya memperbaiki kepatuhan usaha.
6. Apakah Pemerintah Sudah Melakukan Pengawasan secara Konsisten?
Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian penting dari kepercayaan masyarakat kepada negara.
Apabila ditemukan rokok yang melanggar ketentuan cukai, penanganannya dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Apabila ditemukan kendaraan angkutan sewa khusus yang tidak memenuhi persyaratan perizinan, pemerintah juga perlu melakukan pemeriksaan berdasarkan kewenangannya.
Tentu saja, mekanisme dan sanksi untuk kedua perkara tersebut berbeda. Namun, perbedaan rezim hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan dugaan pelanggaran di salah satu sektor.
Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana pengawasan dilaksanakan, bagaimana pelanggaran diverifikasi, serta tindakan apa yang diambil apabila ketidakpatuhan terbukti.
Pengawasan yang transparan juga bermanfaat bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kewajibannya, karena menciptakan kepastian hukum dan persaingan yang lebih adil.
7. Apa yang Dapat Dilakukan Konsumen?
Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dengan cara yang bertanggung jawab.
- Memeriksa informasi produk dan memperhatikan tanda atau dokumen yang diwajibkan oleh ketentuan terkait.
- Menggunakan layanan transportasi yang memberikan informasi jelas mengenai identitas kendaraan, pengemudi, dan mekanisme pengaduan.
- Mendokumentasikan dugaan ketidakpatuhan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.
- Menyampaikan pengaduan kepada instansi berwenang atau lembaga perlindungan konsumen.
- Menghindari penyebaran tuduhan yang belum terbukti dan tidak menyimpulkan bahwa seluruh produk atau layanan dalam suatu kategori pasti ilegal.
Pengaduan yang disertai bukti, waktu kejadian, identitas usaha yang relevan, dan uraian persoalan akan lebih membantu proses pemeriksaan.
8. Sikap LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA
LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA memandang bahwa perlindungan konsumen harus diterapkan secara konsisten pada perdagangan barang maupun penyediaan jasa.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pelaku usaha wajib menjalankan kewajibannya sesuai jenis kegiatan usaha dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah juga perlu memastikan pengawasan berjalan secara efektif, transparan, dan tidak diskriminatif.
Dalam sektor transportasi online, perhatian khusus perlu diberikan pada pemenuhan persyaratan perizinan kendaraan, pelaksanaan verifikasi oleh pihak yang berkewajiban, serta tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran.
LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA mendorong instansi terkait memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengawasan kendaraan angkutan sewa khusus, termasuk pemenuhan Kartu Elektronik Standar Pelayanan bagi kendaraan yang diwajibkan memilikinya.
Tujuannya bukan untuk menyatakan seluruh transportasi online ilegal, melainkan memastikan bahwa setiap pelaku usaha memenuhi kewajibannya dan konsumen memperoleh perlindungan yang semestinya.
Penutup: Konsumen Berhak Tahu, Pelaku Usaha Wajib Patuh
Rokok ilegal dan transportasi online yang diduga tidak memenuhi persyaratan perizinan bukanlah dua hal yang identik secara hukum. Namun, keduanya mengingatkan kita bahwa kegiatan usaha harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak boleh mengabaikan kepentingan konsumen.
Pita cukai dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan mempunyai fungsi hukum berbeda. Meski demikian, keduanya dapat menjadi bagian dari pembahasan mengenai kepatuhan, pengawasan, dan tanggung jawab pelaku usaha.
Perlindungan konsumen bukan hanya tentang harga yang dibayar, melainkan juga tentang informasi yang diterima, persyaratan hukum yang dipenuhi, dan tanggung jawab pihak yang menawarkan barang atau jasa.
Negara, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama agar perdagangan barang dan penyelenggaraan jasa berlangsung secara bertanggung jawab.
LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA
MENLIMEN — Menolong, Melindungi, Mencerdaskan
Catatan edukasi: Artikel ini merupakan informasi umum dan bukan penetapan bahwa suatu produk, kendaraan, perusahaan, atau platform tertentu telah melakukan pelanggaran. Penentuan pelanggaran harus berdasarkan fakta, pemeriksaan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Komentar