Langsung ke konten utama

LPK-MP: Perpres 27/2026 Adalah Fondasi Perlindungan Ekosistem Platform, Tetapi Konsumen Harus Ditempatkan sebagai Subjek Transaksional

LPK-MP DKI Jakarta - PERNYATAAN SIKAP RESMI LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN MERAH PUTIH MARKAS WILAYAH KESATUAN KOMANDO PEMBELA MERAH PUTIH DKI JAKARTA

TERHADAP DIRESMIKANNYA PERPRES NOMOR 27 TAHUN 2026 TENTANG PERLINDUNGAN EKOSISTEM TRANSPORTASI BERBASIS PLATFORM




LPK-MP: Perpres 27/2026 Adalah Fondasi Perlindungan Ekosistem Platform, Tetapi Konsumen Harus Ditempatkan sebagai Subjek Transaksional

Jakarta, 8 Oktober 2026 — Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih Markas Wilayah DKI Jakarta (LPK-MP Mawil DKI Jakarta) menyambut diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform sebagai langkah penting negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan transportasi dan ekonomi berbasis platform digital.

LPK-MP memandang bahwa lahirnya Perpres tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara bahwa transportasi berbasis platform telah berkembang menjadi sebuah ekosistem ekonomi digital yang melibatkan berbagai pihak, bukan semata-mata hubungan antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi.

Di dalam ekosistem tersebut terdapat pengemudi, konsumen, merchant atau pelaku usaha, dan penyelenggara platform, yang masing-masing memiliki kepentingan, hak, kewajiban, serta posisi yang saling berkaitan.

Namun demikian, LPK-MP menilai bahwa perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform belum akan mencapai tujuan secara maksimal apabila konsumen belum ditempatkan secara tegas sebagai bagian integral dari perlindungan tersebut.

KONSUMEN ADALAH SUBJEK TRANSAKSIONAL


LPK-MP menegaskan bahwa konsumen tidak boleh hanya dipandang sebagai pengguna aplikasi atau penerima manfaat layanan.
Konsumen merupakan subjek transaksional yang berada pada inti aktivitas ekonomi dalam ekosistem platform.

Konsumen melakukan pemesanan, memilih layanan, melakukan pembayaran, menerima barang atau jasa, menyerahkan data kepada sistem elektronik, serta menerima konsekuensi dari keputusan yang dihasilkan oleh sistem platform.
  • Dalam layanan transportasi, konsumen membayar jasa perjalanan.
  • Dalam layanan pengantaran makanan, konsumen melakukan transaksi pembelian makanan sekaligus menggunakan jasa pengantaran.
  • Dalam pengantaran barang, konsumen melakukan transaksi jasa pengiriman.
Dengan demikian, konsumen merupakan salah satu unsur fundamental yang membuat aktivitas ekonomi dalam ekosistem platform berlangsung.

Karena itu, menurut LPK-MP, konstruksi perlindungan ekosistem harus melihat hubungan:

PLATFORM ↔ PENGEMUDI ↔ KONSUMEN ↔ MERCHANT/PELAKU USAHA

Keempat unsur tersebut membentuk satu rantai ekonomi digital yang saling bergantung.

PERPRES 27/2026 ADALAH FONDASI, BUKAN TITIK AKHIR


LPK-MP menghargai hadirnya Perpres Nomor 27 Tahun 2026 sebagai fondasi awal bagi pembentukan tata kelola transportasi berbasis platform yang lebih memberikan kepastian hukum.

Namun, perkembangan teknologi dan model bisnis platform telah menghasilkan persoalan yang jauh lebih luas daripada sekadar hubungan antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi.

Platform saat ini menjadi ruang terjadinya berbagai transaksi:
  • transportasi penumpang;
  • pengantaran barang;
  • pengantaran makanan;
  • transaksi merchant;
  • pembayaran digital;
  • pemrosesan data;
  • serta pengambilan keputusan berbasis sistem dan algoritma.
Oleh karena itu, LPK-MP berpandangan bahwa aturan pelaksana Perpres 27/2026 harus dibangun dengan perspektif perlindungan ekosistem secara menyeluruh.

DARI PERLINDUNGAN PENGEMUDI MENUJU PERLINDUNGAN EKOSISTEM


Perdebatan mengenai transportasi daring selama ini banyak berfokus pada hubungan:

PENGEMUDI ↔ PLATFORM

Padahal perkembangan layanan berbasis platform telah menciptakan struktur transaksi yang lebih kompleks:

KONSUMEN → PLATFORM → MERCHANT → PENGEMUDI

Dalam satu transaksi dapat terjadi sekaligus:
  • transaksi barang atau makanan;
  • transaksi jasa pengantaran;
  • transaksi pembayaran;
  • pemrosesan data pribadi;
  • pengambilan keputusan algoritmik;
  • dan hubungan kemitraan.
Oleh karena itu, perlindungan terhadap pengemudi dan perlindungan terhadap konsumen bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan.

Keduanya merupakan bagian dari perlindungan terhadap satu ekosistem.

KONSUMEN BERHADAPAN DENGAN SISTEM DIGITAL


LPK-MP melihat bahwa perlindungan konsumen di era platform menghadapi persoalan baru.

Dalam transaksi konvensional, konsumen pada umumnya mengetahui pihak yang menawarkan barang atau jasa.
Dalam transaksi berbasis platform, konsumen berhadapan dengan sebuah sistem yang terdiri dari:
  • APLIKASI  
  • SISTEM ELEKTRONIK 
  • DATA 
  • ALGORITMA 
  • PLATFORM 
  • MERCHANT/PENGEMUDI
Konsumen dapat mengetahui hasil akhir transaksi, tetapi belum tentu mengetahui bagaimana sistem menentukan hasil tersebut. Misalnya:
  • bagaimana tarif terbentuk;
  • bagaimana biaya pengantaran dihitung;
  • bagaimana biaya layanan ditentukan;
  • mengapa harga berubah;
  • bagaimana pengemudi dipilih;
  • bagaimana pesanan diprioritaskan;
  • bagaimana pembatalan diproses;
  • bagaimana kompensasi ditentukan; dan
  • bagaimana data konsumen digunakan.
Kondisi tersebut menciptakan bentuk baru asimetri informasi digital antara platform dengan konsumen.

Karena itu, prinsip perlindungan konsumen harus berkembang mengikuti perkembangan teknologi.

TARIF BUKAN HANYA PERSOALAN PENGEMUDI


LPK-MP memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan pengaturan tarif dan biaya pengantaran barang serta makanan.

Ketika pemerintah mengatur biaya jasa pengantaran, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pendapatan pengemudi. Tarif juga merupakan bagian dari transaksi konsumen. 

Konsumen berhak mengetahui secara jelas nilai yang dibayarkan dan komponen yang membentuk nilai tersebut. Karena itu, transparansi tarif setidaknya harus memberikan kejelasan mengenai:
  • Harga barang atau jasa
  • Biaya pengantaran
  • Biaya layanan/platform
  • Biaya tambahan
  • Ketentuan perubahan harga
  • Mekanisme pembentukan biaya
LPK-MP menegaskan bahwa:
TRANSPARANSI KEPADA PENGEMUDI HARUS BERJALAN BERSAMAAN DENGAN TRANSPARANSI KEPADA KONSUMEN.
Keduanya merupakan bagian dari prinsip keadilan dalam ekosistem platform.

ALGORITMA HARUS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN


LPK-MP memahami bahwa algoritma merupakan bagian dari teknologi, inovasi dan model bisnis platform.

LPK-MP tidak menuntut dibukanya seluruh rahasia dagang, source code, atau kekayaan intelektual perusahaan platform. Namun, apabila suatu keputusan algoritmik memberikan dampak material terhadap hak dan kewajiban konsumen, pengemudi atau pelaku usaha, maka keputusan tersebut harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban.

LPK-MP mendorong agar dalam aturan turunan Perpres 27/2026 mulai diperkenalkan prinsip:

ALGORITHMIC ACCOUNTABILITY


Prinsip tersebut bukan berarti membuka seluruh rahasia teknologi platform.
Prinsip tersebut berarti memastikan bahwa:
keputusan sistem yang berdampak terhadap hak seseorang dapat dijelaskan secara proporsional, dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme koreksi dan pengaduan.

Dengan demikian:
RAHASIA ALGORITMA TIDAK BOLEH BERUBAH MENJADI KEKEBALAN ALGORITMA DARI PRINSIP AKUNTABILITAS.

EMPAT PILAR PERLINDUNGAN EKOSISTEM


LPK-MP memandang bahwa perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform sekurang-kurangnya harus mencakup empat kelompok utama: 

1. PENGEMUDI
Perlindungan terhadap:
  • pendapatan;
  • tarif;
  • keselamatan;
  • jaminan sosial;
  • kemitraan;
  • dan kepastian hukum
2. KONSUMEN
Perlindungan terhadap:
  • harga;
  • informasi;
  • keamanan;
  • kualitas layanan;
  • data pribadi;
  • pengaduan;
  • dan penyelesaian sengketa.
3. MERCHANT/PELAKU USAHA
Perlindungan terhadap:
  • akses pasar;
  • transaksi;
  • komisi;
  • informasi;
  • dan keseimbangan hubungan dengan platform.
4. PLATFORM
Kepastian terhadap:
  • hukum;
  • usaha;
  • inovasi;
  • investasi;
  • dan keberlanjutan bisnis.
Keempat unsur tersebut harus ditempatkan dalam hubungan yang seimbang dan saling bertanggung jawab.

SIKAP RESMI LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA


Atas diterbitkannya Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform, LPK-MP Mawil DKI Jakarta menyatakan:
  • PERTAMA
LPK-MP menyambut diterbitkannya Perpres Nomor 27 Tahun 2026 sebagai langkah penting dalam membangun kepastian hukum dan perlindungan terhadap ekosistem transportasi berbasis platform.
  • KEDUA
LPK-MP menegaskan bahwa perlindungan ekosistem tidak boleh hanya dimaknai sebagai perlindungan hubungan antara pengemudi dan platform.
  • KETIGA
LPK-MP menegaskan bahwa konsumen merupakan subjek transaksional yang memiliki kedudukan fundamental dalam ekosistem ekonomi berbasis platform.
  • KEEMPAT
LPK-MP mendorong agar perspektif perlindungan konsumen menjadi bagian integral dalam penyusunan seluruh aturan pelaksana Perpres Nomor 27 Tahun 2026.
  • KELIMA
LPK-MP mendorong transparansi tarif, biaya pengantaran, biaya layanan dan komponen pembentukan harga yang dibebankan kepada konsumen.
  • KEENAM
LPK-MP mendorong penguatan akuntabilitas platform dan algoritma terhadap keputusan sistem yang berdampak material terhadap konsumen, pengemudi maupun merchant.
  • KETUJUH
LPK-MP mendorong tersedianya mekanisme pengaduan, koreksi, kompensasi dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses, efektif dan berkeadilan.
  • KEDELAPAN
LPK-MP mendorong perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi menjadi bagian integral dari tata kelola ekosistem platform.
  • KESEMBILAN
LPK-MP mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pengawasan ekosistem transportasi serta transaksi berbasis platform.
  • KESEPULUH
LPK-MP mendorong penguatan dan pembaruan hukum perlindungan konsumen agar mampu menjawab perkembangan ekonomi platform, transaksi digital, dynamic pricing, algorithmic decision-making dan perlindungan konsumen digital.

PENUTUP


LPK-MP memandang bahwa diterbitkannya Perpres Nomor 27 Tahun 2026 merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk membangun paradigma baru dalam perlindungan masyarakat di tengah transformasi ekonomi digital. Namun, perlindungan ekosistem tidak akan lengkap apabila hanya melihat hubungan antara platform dan pengemudi.

Di dalam setiap perjalanan, pengantaran barang, maupun pengantaran makanan terdapat konsumen sebagai pihak yang melakukan transaksi, membayar layanan dan menanggung konsekuensi dari transaksi tersebut.

Karena itu, LPK-MP menegaskan:
“PERPRES 27/2026 ADALAH FONDASI PERLINDUNGAN EKOSISTEM PLATFORM, TETAPI KONSUMEN HARUS DITEMPATKAN SEBAGAI SUBJEK TRANSAKSIONAL.”
Sebab:

TANPA PERLINDUNGAN PENGEMUDI, EKOSISTEM TIDAK ADIL.

TANPA PERLINDUNGAN KONSUMEN, EKOSISTEM TIDAK LENGKAP.

TANPA AKUNTABILITAS PLATFORM, EKOSISTEM TIDAK TRANSPARAN.

LPK-MP Mawil DKI Jakarta menyatakan siap mengambil bagian dalam edukasi, pengawasan, advokasi dan perlindungan konsumen dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital dan transportasi berbasis platform di Indonesia.

MENLIMEN

MENOLONG • MELINDUNGI • MENCERDASKAN

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN MERAH PUTIH MARKAS KESATUAN KOMANDO PEMBELA MERAH PUTIH WILAYAH DKI JAKARTA


Jakarta, 8 Oktober 2026
— PERNYATAAN SIKAP RESMI —

Komentar

Popular Posts

Platform Gojek diduga lalai dalam layanan penyelesaian sengketa antara mitra pengemudi dan platform

LPK-MP DKI Jakarta - MODUS DUGAAN PENGADUAN PALSU GOJEK TERBONGKAR DI KUNINGAN CITY: MITRA DRIVER TERANCAM SUSPEND HINGGA PUTUS MITRA, BAGAIMANA TANGGUNG JAWAB PLATFORM?

LPK-MP MAWIL DKI Jakarta soroti kepatuhan Gojek terhadap Permendag nomor 19 tahun 2026

LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA SOROTI KEPATUHAN GOJEK TERHADAP PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2026: KEWAJIBAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN JADI PERHATIAN

GRAK! LPK-MP DKI Jakarta Siap Menjadi Pelopor Reformasi Instrumen Perlindungan Konsumen Indonesia

LPK-MP DKI Jakarta - 04/09/2026 Oleh : Bilal Novanzah GRAK! LPK-MP DKI JAKARTA SIAP MENJADI PELOPOR REFORMASI INSTRUMEN PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA JAKARTA — Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih Markas Wilayah DKI Jakarta (LPK-MP DKI Jakarta) mendorong lahirnya reformasi instrumen perlindungan konsumen Indonesia melalui gerakan GRAK (Garda Reformasi Advokasi Konsumen). Gerakan ini dirancang untuk menjawab tantangan perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi, transformasi kegiatan usaha, serta dinamika hubungan antara konsumen dan pelaku usaha di era ekonomi digital. Bagi LPK-MP DKI Jakarta, perlindungan konsumen tidak boleh berhenti pada penyelesaian pengaduan individual. Perlindungan konsumen harus berkembang menjadi gerakan pembaruan sistem yang mampu mengidentifikasi kelemahan regulasi, memperkuat kedudukan konsumen, dan mendorong terciptanya mekanisme perlindungan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. UU Nomor 8 Tahun 1999 Perlu Dievaluasi secara Men...

Visi dan Misi LPK Merah Putih DKI Jakarta

  LPK Merah Putih DKI JAKARTA Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih Markas Wilayah DKI Jakarta Merupakan Turunan Dari Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) yang berdasarkan UU No.02 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas KKPMP yang memiliki nomer akte pendirian KKPMP : No.11 tgl. 11 November 2013 dan terdaftar di AHU dengan nomer register : AHU-0055668.AH.01.07 Tahun 2017. Dan sebagai sayap organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih yang memiliki tanda daftar Lembaga yaitu : TDLPK 03/30-20/PK/LPK/II/2014. Dan berdasarkan surat keputusan dari Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Merah Putih (KKPMP) dengan nomer : 0001/SK-MAWIL DKI Jakarta-LPKMP/VI/2020. Terbentuklah Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih untuk wilayah DKI Jakarta. VISI DAN MISI LPK MERAH PUTIH DKI JAKARTA VISI Mewujudkan tatanan Masyarakat yang adil dan Konsumen yang berdaya, bermartabat, cerdas dan memiliki keberanian dalam memperjuangkan hak nya serta me...