LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA SOROTI KEPATUHAN GOJEK TERHADAP PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2026: KEWAJIBAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN JADI PERHATIAN
Regulasi Telah Berlaku Sejak 8 Juni 2026, Platform Digital Didorong Memastikan Hak Konsumen atas Layanan Pengaduan yang Jelas, Aktif, dan Responsif
JAKARTA – Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih (LPK-MP) MAWIL DKI JAKARTA menyoroti pelaksanaan kewajiban penyelenggara platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), khususnya platform transportasi online Gojek, menyusul berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Peraturan tersebut telah diundangkan dan mulai berlaku pada 8 Juni 2026. Artinya, hingga 31 Oktober 2026, regulasi tersebut telah berjalan selama 145 hari kalender.
Namun, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana kewajiban penyelenggara platform digital telah diterapkan secara nyata, khususnya dalam menyediakan akses pengaduan konsumen yang mudah ditemukan, dapat dihubungi, dan memperoleh tanggapan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA memandang bahwa keberadaan fitur bantuan atau pusat layanan pelanggan di dalam aplikasi tidak cukup hanya dinilai dari keberadaan menunya. Perlu dipastikan bahwa mekanisme pengaduan tersebut benar-benar dapat digunakan, memiliki saluran komunikasi yang aktif, serta memberikan kepastian penanganan terhadap laporan konsumen.
RIDE HAILING SECARA TEGAS MASUK DALAM MODEL BISNIS PPMSE
Salah satu hal penting dalam Permendag Nomor 19 Tahun 2026 adalah pengakuan terhadap model bisnis Ride Hailing sebagai bagian dari model bisnis Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 19 dan Pasal 3 huruf g.
Dengan demikian, platform transportasi berbasis aplikasi yang menjalankan kegiatan PMSE dalam model bisnis tersebut perlu memperhatikan ketentuan dan kewajiban yang berlaku sesuai ruang lingkup kegiatan usahanya.
Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa penjelasan resmi Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa dimasukkannya model bisnis Ride Hailing terutama ditujukan untuk mengatur aktivitas perdagangan barang yang difasilitasi melalui fitur niaga platform, bukan untuk mengambil alih pengaturan layanan transportasi itu sendiri.
Oleh karena itu, penilaian kepatuhan Gojek harus dilakukan secara cermat berdasarkan jenis kegiatan PMSE dan kedudukan hukumnya sebagai penyelenggara platform.
PASAL 12: LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN MERUPAKAN KEWAJIBAN
LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA memberikan perhatian khusus terhadap Pasal 12 Permendag Nomor 19 Tahun 2026.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan dari kewajiban perizinan berusaha wajib memiliki layanan pengaduan konsumen sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
Selanjutnya, Pasal 12 ayat (2) mengamanatkan bahwa layanan pengaduan konsumen wajib ditampilkan secara jelas pada laman yang mudah dibaca oleh konsumen.
Sementara Pasal 12 ayat (3) menegaskan bahwa layanan tersebut berupa nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik yang wajib dapat dihubungi dan ditanggapi.
Ketentuan ini memberikan penekanan bahwa layanan pengaduan bukan sekadar fasilitas tambahan atau bentuk kemurahan hati perusahaan, melainkan bagian dari kewajiban penyelenggara usaha yang termasuk dalam cakupan pengaturan tersebut.
PASAL 13: KONTAK PENGADUAN DITJEN PKTN WAJIB DITAMPILKAN
Hal lain yang tidak kalah penting adalah Pasal 13 Permendag Nomor 19 Tahun 2026.
Pasal tersebut mengatur kewajiban PPMSE dan PSP yang tidak dikecualikan untuk menayangkan informasi kontak layanan pengaduan konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN).
Informasi tersebut wajib ditampilkan secara jelas pada laman yang mudah dibaca konsumen.
Dengan demikian, konsumen tidak hanya memperoleh akses untuk menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara platform, tetapi juga mendapatkan informasi mengenai saluran pengaduan kepada pemerintah melalui Ditjen PKTN.
Dalam materi layanan pengaduan konsumen Ditjen PKTN yang menjadi perhatian LPK-MP, tercantum nomor WhatsApp:
0853 1111 1010
Keberadaan saluran pengaduan pemerintah ini menjadi salah satu instrumen penting agar konsumen memiliki akses untuk menyampaikan permasalahan apabila membutuhkan penanganan atau pengawasan lebih lanjut.
LPK-MP MEMPERTANYAKAN IMPLEMENTASI KEWAJIBAN GOJEK
Berdasarkan ketentuan tersebut, LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA memandang perlu adanya keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan kewajiban PMSE oleh Gojek.
Pertanyaan yang perlu memperoleh penjelasan antara lain:
- Apakah Gojek telah menampilkan informasi layanan pengaduan konsumen secara jelas dan mudah ditemukan pada laman atau sistem elektroniknya?
- Apakah nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik pengaduan konsumen yang disediakan benar-benar aktif, dapat dihubungi, serta memperoleh tanggapan?
- Apakah informasi kontak pengaduan konsumen Ditjen PKTN sebagaimana diamanatkan Pasal 13 telah ditampilkan secara jelas?
- Apakah Gojek telah memenuhi kewajiban perizinan berusaha bidang PMSE sesuai klasifikasi kegiatan usahanya?
- Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut?
Sampai terdapat pemeriksaan dan klarifikasi resmi, LPK-MP belum menyimpulkan bahwa Gojek telah melakukan pelanggaran. Namun, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kewajiban tersebut belum dipenuhi, kondisi itu patut menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
KEMENDAG MEMILIKI KEWENANGAN MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI
Permendag Nomor 19 Tahun 2026 tidak hanya menetapkan kewajiban, tetapi juga mengatur konsekuensi administratif atas ketidakpatuhan.
Pasal 57 mengatur bahwa pelaku usaha yang melanggar sejumlah ketentuan, termasuk Pasal 12 dan Pasal 13, dapat dikenai sanksi administratif oleh Menteri Perdagangan.
Lebih lanjut, Pasal 61 mengatur tahapan sanksi terhadap pelanggaran layanan pengaduan konsumen, antara lain:
- Peringatan tertulis.
- Peringatan tertulis dapat diberikan paling banyak tiga kali dalam tenggang waktu 14 hari kalender sejak surat peringatan sebelumnya diterbitkan.
- Apabila kewajiban tetap tidak dilaksanakan setelah tahapan peringatan tersebut, dapat dikenakan sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam dan pemblokiran sementara layanan PPMSE oleh instansi terkait yang berwenang, berdasarkan permintaan Direktur Jenderal PKTN.
Dengan demikian, pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi ini merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kepatuhan penyelenggara perdagangan digital.
REKOMENDASI LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA
Dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen di ruang perdagangan digital, LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA menyampaikan beberapa rekomendasi:
Pertama, kepada Kementerian Perdagangan.
Melalui Ditjen PKTN, perlu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban layanan pengaduan konsumen oleh penyelenggara PMSE, termasuk platform dengan model bisnis Ride Hailing yang masuk dalam cakupan pengaturan.
Kedua, kepada Gojek.
Diharapkan memberikan keterbukaan informasi mengenai pemenuhan kewajiban berdasarkan Permendag Nomor 19 Tahun 2026, khususnya penyediaan kanal pengaduan konsumen yang aktif, mudah diakses, dan responsif serta pencantuman kontak pengaduan Ditjen PKTN.
Ketiga, kepada masyarakat dan konsumen.
Konsumen perlu memahami bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi dan akses pengaduan. Setiap permasalahan transaksi atau layanan yang termasuk dalam ruang lingkup perlindungan konsumen dapat disampaikan melalui saluran pengaduan yang tersedia.
Keempat, kepada lembaga perlindungan konsumen.
Perlu diperkuat peran edukasi, pengawasan partisipatif, pendampingan, dan advokasi agar implementasi regulasi tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TIDAK BOLEH BERHENTI PADA FORMALITAS DIGITAL
LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA berpandangan bahwa perkembangan perdagangan digital harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab penyelenggara platform.
Kemudahan transaksi melalui aplikasi harus disertai kepastian akses pengaduan, transparansi informasi, dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.
Jangan sampai masyarakat diberikan kemudahan menggunakan layanan digital, tetapi ketika menghadapi permasalahan justru kesulitan menemukan saluran pengaduan, memperoleh tanggapan, atau mendapatkan kepastian penyelesaian.
Regulasi telah memberikan landasan. Sekarang yang diperlukan adalah keterbukaan, pengawasan, dan pelaksanaan kewajiban secara nyata.
LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA akan terus mendorong penguatan perlindungan, pengawasan, dan pemberdayaan konsumen dalam membangun ekosistem perdagangan digital yang transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan.
MENLIMEN: MENOLONG, MELINDUNGI, MENCERDASKAN.
---
Penulis : Bilal Novanzah
Redaksi
LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA
Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih Markas Wilayah DKI Jakarta

Komentar