CERDAS BERTRANSAKSI, BERANI MELINDUNGI HAK
Membangun Pemberdayaan Konsumen di Ruang Perdagangan Digital
Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih – Markas Wilayah DKI Jakarta
LPK-MP DKI Jakarta - Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan kegiatan perdagangan. Kini, masyarakat dapat membeli kebutuhan sehari-hari, memesan makanan, menggunakan jasa transportasi, membeli produk elektronik, hingga memperoleh berbagai layanan hanya melalui telepon genggam.
Kemudahan tersebut menjadikan ruang digital sebagai bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat. Marketplace, toko daring, media sosial, dan berbagai platform berbasis aplikasi telah berkembang menjadi ruang pasar baru yang mempertemukan konsumen dengan pedagang maupun penyedia jasa.
Namun, di balik kemudahan transaksi tersebut, terdapat persoalan yang tidak boleh diabaikan: apakah masyarakat sudah benar-benar memahami haknya sebagai konsumen? Apakah setiap transaksi digital memberikan informasi yang transparan? Ke mana konsumen harus mengadu ketika mengalami kerugian? Dan bagaimana memastikan pengaduan ditangani secara adil?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan edukasi dan pemberdayaan konsumen.
Melalui artikel ini, LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA mengajak masyarakat untuk memahami bahwa perlindungan konsumen bukan hanya tentang meminta ganti rugi setelah mengalami kerugian, melainkan juga tentang membangun kesadaran, pengetahuan, keberanian, dan kemampuan masyarakat dalam melindungi haknya sejak sebelum melakukan transaksi.
Perdagangan digital adalah ruang pasar yang memiliki tanggung jawab hukum
Masyarakat perlu memahami bahwa perdagangan melalui sistem elektronik bukanlah aktivitas yang berada di luar jangkauan hukum.
Transaksi digital tetap merupakan hubungan perdagangan yang melibatkan hak dan kewajiban para pihak. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai informasi dan kesepakatan, sedangkan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik dan memberikan informasi yang benar, jelas, serta jujur.
Penyelenggara platform juga memiliki tanggung jawab sesuai kedudukan, fungsi, dan kewajiban hukumnya dalam ekosistem perdagangan digital.
Dengan demikian, ketika konsumen melakukan transaksi melalui aplikasi atau marketplace, perlindungan hukum tetap berlaku. Perubahan dari pasar fisik menjadi pasar digital tidak menghilangkan hak-hak konsumen.
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Memahami hak konsumen sebelum melakukan transaksi
Salah satu persoalan mendasar dalam perdagangan digital adalah masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi tanpa memahami hak dan kewajibannya.
Padahal, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah memberikan sejumlah hak kepada konsumen, antara lain:
- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa.
- Hak memilih barang atau jasa dan memperoleh barang atau jasa sesuai nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang dijanjikan.
- Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur.
- Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya.
- Hak memperoleh advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa secara patut.
- Hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- Hak memperoleh pelayanan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
- Hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila memenuhi ketentuan hukum.
Hak-hak tersebut merupakan dasar penting agar konsumen tidak berada dalam posisi yang lemah ketika menghadapi permasalahan transaksi.
Namun, konsumen juga mempunyai kewajiban. Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk penggunaan, beritikad baik dalam bertransaksi, membayar sesuai kesepakatan, dan mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut.
Artinya, perlindungan konsumen dibangun melalui kesadaran dan tanggung jawab kedua belah pihak.
Mengapa layanan pengaduan menjadi bagian penting dalam perdagangan digital?
Dalam perdagangan konvensional, konsumen umumnya dapat mendatangi toko atau tempat usaha untuk menyampaikan keluhan secara langsung. Dalam perdagangan digital, hubungan tersebut sering kali berlangsung melalui sistem aplikasi, pusat bantuan, percakapan elektronik, atau layanan pelanggan.
Kondisi ini membuat mekanisme pengaduan menjadi salah satu instrumen utama perlindungan konsumen.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 melalui Pasal 26 mewajibkan pelaku usaha melindungi hak konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 27 mewajibkan pelaku usaha menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen.
Layanan tersebut paling sedikit mencakup:
- Alamat dan nomor kontak pengaduan.
- Prosedur pengaduan konsumen.
- Mekanisme tindak lanjut pengaduan.
- Petugas yang kompeten dalam memproses pengaduan.
- Jangka waktu penyelesaian pengaduan.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa layanan pengaduan bukan sekadar fasilitas tambahan yang disediakan atas kehendak platform. Layanan pengaduan merupakan bagian dari tata kelola perdagangan elektronik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Karena itu, konsumen perlu mengetahui saluran pengaduan yang tersedia dan memahami cara menggunakannya.
Pengaduan yang baik harus disertai informasi dan bukti yang relevan. Konsumen juga perlu memperoleh kejelasan mengenai proses penanganan dan tindak lanjut yang diberikan.
Permendag Nomor 19 Tahun 2026: Penguatan tata kelola perdagangan digital
Perkembangan perdagangan elektronik membutuhkan pengaturan yang mampu mengikuti perubahan model bisnis dan teknologi.
Salah satu regulasi yang menjadi rujukan adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang berlaku sejak 8 Juni 2026 dan menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023.
Regulasi ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk model bisnis platform, persyaratan usaha, layanan pengaduan, dan pengawasan.
Salah satu hal penting yang perlu diketahui masyarakat adalah penguatan kewajiban layanan pengaduan dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Pasal 10 mengatur layanan pengaduan dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi Pedagang dalam model bisnis PPMSE tertentu, termasuk Ride Hailing, dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan.
Pasal 11 mengatur bahwa penyelesaian sengketa antara Pedagang dengan PPMSE dan/atau PSP diutamakan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Pasal 12 dan Pasal 13 mengatur kewajiban layanan pengaduan konsumen dan penyampaian informasi mengenai saluran pengaduan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan perlindungan dalam perdagangan digital tidak hanya berkaitan dengan transaksi antara konsumen dan pedagang, tetapi juga menyangkut tanggung jawab penyelenggara sistem perdagangan sesuai model bisnis dan kedudukan hukumnya.
Masyarakat perlu memahami bahwa setiap pengaduan harus diarahkan kepada pihak yang tepat berdasarkan jenis transaksi dan hubungan hukum yang terjadi.
Pengaduan konsumen harus diperiksa berdasarkan fakta dan bukti
Perlindungan konsumen tidak boleh hanya berorientasi pada banyaknya laporan yang diterima atau cepatnya pengaduan ditutup.
Hal yang jauh lebih penting adalah apakah pengaduan tersebut benar-benar diperiksa dan ditindaklanjuti secara patut.
Sebuah laporan atau keluhan merupakan informasi mengenai dugaan permasalahan. Laporan tersebut perlu diperiksa berdasarkan kronologi, bukti transaksi, komunikasi para pihak, serta ketentuan yang berlaku.
Konsumen harus memperoleh kesempatan untuk menjelaskan kerugiannya. Pelaku usaha atau pihak yang dilaporkan juga harus mendapatkan kesempatan memberikan klarifikasi sesuai mekanisme yang berlaku.
Mengapa hal ini penting?
Karena pengaduan yang tidak diperiksa secara objektif berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, pengaduan yang diabaikan dapat menghilangkan kesempatan konsumen untuk memperoleh pemulihan haknya.
Oleh sebab itu, LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA mendorong pengembangan mekanisme pengaduan yang transparan, terdokumentasi, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perlindungan konsumen harus memberikan kepastian kepada konsumen tanpa mengabaikan hak dan kedudukan hukum pihak lain.
Bagaimana konsumen melindungi dirinya ketika bertransaksi secara digital?
Pemberdayaan konsumen dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah transaksi.
Sebelum melakukan transaksi:
- Periksa identitas dan reputasi penjual atau penyedia jasa.
- Baca deskripsi produk dan layanan secara teliti.
- Periksa harga, biaya tambahan, ongkos kirim, dan ketentuan pembayaran.
- Pahami kebijakan pembatalan, pengembalian barang, dan pengembalian dana.
- Hindari memberikan kode OTP, PIN, kata sandi, atau informasi rahasia kepada pihak lain.
Ketika transaksi berlangsung:
- Gunakan saluran pembayaran yang tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Simpan bukti pembayaran dan nomor transaksi.
- Perhatikan perubahan status pesanan.
- Simpan komunikasi penting dengan penjual atau layanan pelanggan.
Setelah transaksi:
- Periksa barang atau jasa yang diterima.
- Dokumentasikan apabila terdapat ketidaksesuaian atau kerusakan.
- Ajukan pengaduan melalui saluran resmi.
- Simpan nomor tiket atau registrasi pengaduan.
- Catat waktu pengaduan dan jawaban yang diberikan.
- Apabila tidak memperoleh penyelesaian yang patut, pertimbangkan jalur pengaduan atau penyelesaian sengketa sesuai kewenangan lembaga terkait.
Kebiasaan tersebut dapat membantu konsumen memiliki bukti yang cukup ketika menghadapi permasalahan transaksi.
Ke mana konsumen dapat menyampaikan pengaduan?
Konsumen yang mengalami kerugian dapat terlebih dahulu menggunakan layanan pengaduan resmi pelaku usaha atau platform yang bersangkutan.
Apabila permasalahan tidak terselesaikan, konsumen dapat mempertimbangkan saluran pengaduan pemerintah atau mekanisme penyelesaian sengketa sesuai jenis permasalahannya.
Beberapa saluran yang dapat diketahui masyarakat antara lain:
1. Layanan pengaduan pelaku usaha atau platform.
Gunakan pusat bantuan, layanan pelanggan, alamat email, atau kanal resmi yang disediakan oleh pihak terkait. Pastikan pengaduan tercatat dan memperoleh nomor registrasi apabila tersedia.
2. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN)
Konsumen dapat mencari informasi dan menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi Kementerian Perdagangan.
Informasi kanal pengaduan perlu diperiksa melalui situs atau layanan resmi pemerintah agar konsumen menggunakan kontak yang benar dan masih aktif.
3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Untuk sengketa yang memenuhi unsur sengketa konsumen dan berada dalam kewenangannya, BPSK dapat menjadi salah satu jalur penyelesaian di luar pengadilan sesuai ketentuan UU Perlindungan Konsumen.
4. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
Masyarakat juga dapat meminta informasi, nasihat, atau pendampingan kepada lembaga perlindungan konsumen yang memenuhi ketentuan hukum.
Perlu dipahami bahwa tidak semua persoalan transaksi digital otomatis menjadi kewenangan BPSK. Penentuan jalur penyelesaian harus memperhatikan siapa para pihak, jenis transaksi, objek sengketa, dan dasar hubungan hukumnya.
Peran LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA dalam pemberdayaan konsumen
Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen, LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA memandang bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melindungi kepentingannya sendiri.
Perlindungan konsumen tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan peraturan. Masyarakat harus mengetahui isi dan cara menggunakan perlindungan hukum tersebut.
Berdasarkan Pasal 44 UU Nomor 8 Tahun 1999, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memiliki ruang untuk berperan aktif dalam menyebarkan informasi, memberikan nasihat, bekerja sama dengan instansi terkait, membantu konsumen memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan, serta melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat.
Atas dasar tersebut, LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA mengembangkan peran kelembagaan melalui tiga semangat utama:
MENOLONG
Memberikan informasi, konsultasi, penerimaan keluhan, dan pendampingan awal kepada masyarakat yang menghadapi permasalahan konsumen.
MELINDUNGI
Membantu masyarakat memperjuangkan haknya melalui pendampingan, penyampaian pengaduan, kerja sama dengan instansi terkait, dan pengawasan sesuai ketentuan hukum.
MENCERDASKAN
Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, publikasi, serta literasi hukum perlindungan konsumen.
Ketiga semangat tersebut menjadi landasan program MENLIMEN LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA.
Mendorong pasar digital yang transparan dan berkeadilan
Pasar digital yang sehat tidak hanya membutuhkan teknologi yang canggih dan transaksi yang cepat. Pasar digital juga membutuhkan kepercayaan.
Kepercayaan tersebut dibangun ketika konsumen memperoleh informasi yang benar, pelaku usaha menjalankan kewajibannya, platform mengelola sistem secara bertanggung jawab, dan pengaduan masyarakat ditangani secara patut.
Karena itu, penguatan perlindungan konsumen perlu menjadi agenda bersama antara pemerintah, penyelenggara platform, pelaku usaha, organisasi perlindungan konsumen, dan masyarakat.
LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA mendorong agar pengembangan kebijakan perlindungan konsumen di ruang perdagangan digital tidak berhenti pada penyediaan fasilitas pengaduan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanganan laporan, transparansi proses, kepastian tindak lanjut, serta kemudahan masyarakat memperoleh akses penyelesaian sengketa.
Konsumen harus mengetahui haknya. Pelaku usaha harus memahami kewajibannya. Platform harus menjalankan tanggung jawabnya. Pemerintah harus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangannya.
Dengan demikian, ruang perdagangan digital dapat berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang memberikan manfaat sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat.
PENUTUP
Perubahan teknologi boleh mengubah cara masyarakat bertransaksi, tetapi tidak boleh menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan.
Konsumen yang cerdas bukan hanya konsumen yang mampu menggunakan aplikasi, membandingkan harga, dan memilih produk. Konsumen yang berdaya adalah konsumen yang memahami haknya, mengetahui kewajibannya, mampu mengenali risiko, berani menyampaikan pengaduan, dan mengetahui jalur hukum untuk memperjuangkan kepentingannya.
Melalui edukasi dan pemberdayaan konsumen, LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun perdagangan digital yang transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan.
Perlindungan konsumen bukan penghambat pertumbuhan ekonomi digital. Perlindungan konsumen adalah fondasi kepercayaan dan keberlanjutan perdagangan.
LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA
MENLIMEN — MENOLONG, MELINDUNGI, MENCERDASKAN.
---
Landasan regulasi:
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Komentar