LPK-MP DKI JAKARTA|NEGARA HADIR UNTUK MELINDUNGI HAK DAN KEMERDEKAAN RAKYATNYA, BUKAN MERAMPASNYA MELALUI PENEGAKAN HUKUM YANG TIDAK PROPORSIONAL
LPK-MP KKPMP DKI JAKARTA SOROTI DAMPAK PENERAPAN PASAL 473 AYAT (2) HURUF b UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TERHADAP HAK BERKELUARGA, PERLINDUNGAN IBU MUDA, DAN MASA DEPAN ANAK
JAKARTA – Penegakan hukum merupakan instrumen negara untuk melindungi masyarakat, menjamin kepastian hukum, serta menjaga martabat dan hak asasi manusia. Namun, kewenangan penegakan hukum tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus berlandaskan fakta, alat bukti yang sah, prosedur hukum, profesionalitas, dan prinsip proporsionalitas.
LPK-MP KKPMP DKI Jakarta menyampaikan keprihatinan sekaligus perhatian serius terhadap penanganan perkara pidana yang saat ini sedang berjalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Metro Depok, yang menyangkut seorang pria dengan status sebagai suami berdasarkan akad nikah agama Islam dan seorang ayah dari bayi yang telah dilahirkan pada bulan Juni 2026.
Berdasarkan kronologi awal yang dihimpun, kedua belah pihak sebelumnya telah melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 30 November 2025, dengan wali ayah kandung dan diketahui oleh amil setempat.
Dari hubungan tersebut telah lahir seorang anak. Namun, dinamika dan konflik dalam lingkungan keluarga mengakibatkan pasangan muda tersebut mengalami perpisahan. Di tengah kondisi tersebut, pihak pria menghadapi proses hukum pidana dengan sangkaan Pasal 473 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Persoalan ini tidak semestinya hanya dilihat sebagai perkara pidana antara dua pihak. Terdapat dimensi kemanusiaan yang lebih luas, yaitu hak perempuan, kedudukan hubungan perkawinan, tanggung jawab seorang ayah terhadap anak kandungnya, kondisi psikologis ibu muda, serta masa depan seorang bayi yang tidak seharusnya menanggung akibat dari konflik orang dewasa.
1. PENERAPAN HUKUM HARUS BERDASARKAN FAKTA, KRONOLOGI, DAN PEMENUHAN UNSUR TINDAK PIDANA
Pasal 473 ayat (2) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur salah satu bentuk tindak pidana perkosaan, yaitu persetubuhan dengan Anak.
Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut harus didasarkan pada pemeriksaan yang menyeluruh terhadap seluruh fakta dan unsur tindak pidana yang disangkakan.
LPK-MP KKPMP DKI Jakarta memandang terdapat sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapatkan pemeriksaan secara objektif oleh aparat penegak hukum, antara lain:
1. Usia perempuan pada saat peristiwa persetubuhan yang dipersoalkan terjadi.
2. Kronologi hubungan kedua belah pihak sebelum dan setelah akad nikah.
3. Proses berlangsungnya akad nikah, keberadaan wali ayah kandung, serta kedudukan hukum perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
4. Keterangan para pihak serta seluruh alat bukti yang relevan.
5. Ada atau tidaknya kekerasan, ancaman, manipulasi, eksploitasi, maupun keadaan lain yang relevan secara hukum.
6. Kondisi psikologis dan kepentingan terbaik bagi ibu serta anak yang telah dilahirkan.
LPK-MP KKPMP DKI Jakarta menegaskan bahwa keberadaan akad nikah dan kelahiran seorang anak tidak secara otomatis menghapus kemungkinan adanya tindak pidana. Namun, sebaliknya, proses hukum juga tidak boleh mengabaikan fakta hubungan keluarga dan seluruh keadaan yang relevan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.
Penegakan hukum tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi, tetapi harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan keadilan substantif.
2. KEMERDEKAAN IBU MUDA DALAM MENJALANI KEHIDUPAN BERKELUARGA HARUS MENDAPATKAN PERLINDUNGAN
Salah satu dampak sosial yang menjadi perhatian adalah terbatasnya kesempatan seorang ibu muda untuk menjalani kehidupan berkeluarga secara wajar di tengah konflik keluarga dan proses hukum yang sedang berlangsung.
Apabila hubungan perkawinan tersebut dapat dibuktikan dan kedudukan hukumnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hak-hak perempuan yang bersangkutan harus mendapatkan perhatian serta perlindungan.
Seorang perempuan memiliki hak untuk menentukan masa depannya, mendapatkan perlindungan psikologis, memperoleh pendidikan, menjalani kehidupan sosial, dan menentukan pilihan mengenai kehidupan keluarganya tanpa tekanan maupun intimidasi.
Namun, perlindungan terhadap kemerdekaan perempuan juga tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban untuk mempertahankan hubungan atau kembali hidup bersama apabila hal tersebut bertentangan dengan kehendaknya atau membahayakan keselamatannya.
Negara wajib memastikan bahwa suara, kehendak, keselamatan, dan hak perempuan mendapatkan tempat yang semestinya dalam setiap proses penyelesaian persoalan.
Jangan sampai perempuan yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru kehilangan ruang untuk menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri.
3. JANGAN BIARKAN SEORANG ANAK MENJADI KORBAN KONFLIK ORANG DEWASA
Persoalan ini semakin membutuhkan perhatian karena dari hubungan kedua belah pihak telah lahir seorang anak pada Juni 2026.
Kelahiran seorang anak menghadirkan tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan oleh kedua orang tuanya maupun lingkungan keluarga.
Anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, identitas, pengasuhan, kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan hidup yang layak.
Apabila hubungan biologis antara ayah dan anak dapat dibuktikan, tanggung jawab keayahannya harus mendapatkan perhatian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Proses hukum terhadap orang tuanya tidak boleh secara otomatis menghilangkan hak anak untuk memperoleh perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidup.
Demikian pula, hubungan ayah dengan anak harus diupayakan melalui mekanisme yang aman, sesuai hukum, serta memperhatikan keselamatan dan kepentingan terbaik bagi anak.
LPK-MP KKPMP DKI Jakarta memandang bahwa bayi yang baru dilahirkan tidak seharusnya menanggung konsekuensi konflik orang dewasa yang berpotensi mengganggu tumbuh kembangnya.
Jangan sampai seorang anak kehilangan kesempatan memperoleh kasih sayang, pengasuhan, dan tanggung jawab dari kedua orang tuanya akibat persoalan yang belum menemukan penyelesaian.
4. KEADILAN SUBSTANTIF TIDAK BOLEH DIKALAHKAN OLEH PENDEKATAN HUKUM YANG FORMALISTIS
Penegakan hukum bukan sekadar menerapkan bunyi pasal, melainkan memastikan bahwa setiap tindakan aparat memiliki dasar hukum, didukung alat bukti yang sah, serta dilaksanakan berdasarkan prosedur yang berlaku.
Dalam konteks perkara ini, LPK-MP KKPMP DKI Jakarta mendorong agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap usia perempuan, waktu terjadinya peristiwa, kronologi hubungan, kedudukan perkawinan, serta seluruh bukti yang berkaitan dengan unsur tindak pidana yang disangkakan.
Perlu dipahami bahwa Pasal 473 ayat (2) huruf b memiliki rumusan tersendiri mengenai persetubuhan dengan Anak. Dengan demikian, tidak tepat apabila ketentuan tersebut dinilai tidak dapat diterapkan hanya karena tidak ditemukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana rumusan ayat (1).
Namun, penentuan apakah unsur tindak pidana benar-benar terpenuhi tetap harus didasarkan pada usia, waktu kejadian, fakta, dan alat bukti yang sah.
Di sinilah pentingnya profesionalitas penyidik, ketelitian penegakan hukum, serta pengawasan terhadap proses peradilan pidana.
Negara tidak boleh membiarkan kepastian hukum berjalan tanpa keadilan, sebagaimana keadilan juga tidak boleh dibangun dengan mengabaikan perlindungan korban.
5. LPK-MP KKPMP DKI JAKARTA MENDESAK KEHADIRAN NEGARA UNTUK MELINDUNGI HAK MASYARAKAT
Melalui artikel advokasi masyarakat ini, LPK-MP KKPMP DKI Jakarta menyampaikan sejumlah desakan dan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan:
Pertama, kepada Kepolisian Resor Metro Depok.
Mendorong dilakukannya pemeriksaan dan evaluasi secara objektif, profesional, transparan, serta berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah terhadap seluruh rangkaian peristiwa yang menjadi dasar penerapan Pasal 473 ayat (2) huruf b.
Kedua, kepada instansi perlindungan perempuan dan anak.
Memberikan pendampingan psikologis dan sosial kepada ibu muda serta memastikan kepentingan terbaik bagi bayi yang telah dilahirkan menjadi prioritas.
Ketiga, kepada instansi yang berwenang dalam urusan perkawinan dan administrasi kependudukan.
Memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum perkawinan serta pemenuhan hak administrasi anak sesuai ketentuan yang berlaku.
Keempat, kepada lembaga pengawasan dan perlindungan hak asasi manusia.
Memberikan perhatian terhadap dampak sosial dan hak-hak para pihak agar tidak terjadi pengabaian terhadap prinsip perlindungan hukum dan keadilan.
Kelima, kepada seluruh keluarga yang terlibat.
Mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, menghindari tekanan psikologis, serta tidak menjadikan anak sebagai instrumen konflik antarkeluarga.
6. PESAN ADVOKASI: NEGARA TIDAK BOLEH KEHILANGAN TUJUAN KEADILANNYA
LPK-MP KKPMP DKI Jakarta memandang bahwa keberadaan negara dan seluruh instrumen penegakan hukumnya harus selalu berpijak pada tujuan utama, yaitu memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat.
Negara memang memiliki kewenangan untuk menindak setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan tetap menghormati hak asasi manusia, asas praduga tidak bersalah, perlindungan terhadap perempuan, dan kepentingan terbaik bagi anak.
Jangan sampai seseorang kehilangan hak-haknya hanya karena proses hukum belum mempertimbangkan seluruh fakta secara menyeluruh.
Jangan sampai seorang ibu muda kehilangan ruang untuk menentukan masa depannya.
Dan jangan sampai seorang bayi kehilangan hak untuk mendapatkan perlindungan serta pemenuhan kebutuhan hidupnya akibat konflik yang terjadi di antara orang dewasa.
7. SERUAN SOLIDARITAS: AKTIVIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK, DAN HAM MARI BERSATU MENGAWAL KEADILAN
LPK-MP KKPMP DKI Jakarta melalui Sekretaris Markas Wilayah, Bilal Novanzah, mengajak dan membuka ruang partisipasi bagi seluruh aktivis perlindungan perempuan dan anak, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), organisasi masyarakat sipil, pemerhati hukum, serta seluruh elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keadilan dan perlindungan hak warga negara untuk bergabung dalam gerakan advokasi sosial ini.
Ajakan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap proses penanganan perkara yang saat ini sedang berjalan di Kepolisian Resor Metro Depok.
LPK-MP KKPMP DKI Jakarta mendorong seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersinergi menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan publik secara bertanggung jawab, serta mendesak adanya penanganan perkara yang profesional, transparan, objektif, dan berimbang berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam keterangannya, Sekretaris Markas Wilayah LPK-MP KKPMP DKI Jakarta, Bilal Novanzah, menyampaikan:
"Ini bukan semata-mata persoalan satu orang yang sedang menghadapi proses hukum. Ada persoalan kemanusiaan yang lebih luas, menyangkut hak perempuan, perlindungan seorang bayi, tanggung jawab orang tua, serta bagaimana negara menjalankan kewenangannya secara adil dan proporsional.
Kami mengajak para aktivis perlindungan perempuan dan anak serta aktivis HAM untuk bersama-sama mengawal persoalan ini. Kami ingin memastikan bahwa proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, seluruh fakta diperiksa secara objektif, dan hak-hak setiap pihak tidak diabaikan.
Kami tidak sedang mengajak siapa pun untuk mengintervensi penyidikan atau menghalangi penegakan hukum. Kami mengajak masyarakat untuk mengawasi, menyuarakan aspirasi, dan memastikan bahwa hukum tetap berpijak pada keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan.
Kami percaya bahwa suara masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengingatkan negara agar setiap kewenangan dijalankan secara bertanggung jawab."
LPK-MP KKPMP DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk mengawal persoalan ini melalui jalur advokasi, audiensi kelembagaan, penyampaian aspirasi, koordinasi dengan instansi terkait, serta langkah-langkah lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak diam ketika persoalan kemanusiaan membutuhkan perhatian bersama. Mari kawal prosesnya, hormati hukum, lindungi perempuan, dan perjuangkan kepentingan terbaik bagi anak.
8. HUKUM ADALAH ALAT PERLINDUNGAN RAKYAT, BUKAN INSTRUMEN YANG MENGABAIKAN HAK DAN KEMERDEKAAN MANUSIA
LPK-MP KKPMP DKI Jakarta menegaskan bahwa advokasi ini bukan merupakan upaya untuk menghalangi penegakan hukum, membenarkan tindak pidana, ataupun mengintervensi proses penyidikan.
Advokasi ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat agar hukum diterapkan secara objektif, proporsional, dan tidak kehilangan nilai-nilai kemanusiaan.
Kami percaya bahwa negara yang kuat bukanlah negara yang hanya mampu memberikan hukuman, melainkan negara yang mampu memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan.
Negara harus hadir untuk melindungi kemerdekaan dan hak-hak rakyatnya, termasuk hak perempuan, hak anak, serta hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil.
NEGARA HADIR UNTUK MELINDUNGI HAK DAN KEMERDEKAAN RAKYATNYA, BUKAN MERAMPASNYA MELALUI PENEGAKAN HUKUM YANG TIDAK PROPORSIONAL.
JANGAN BIARKAN HUKUM KEHILANGAN NURANI, JANGAN BIARKAN PEREMPUAN KEHILANGAN HAKNYA, DAN JANGAN BIARKAN ANAK KEHILANGAN MASA DEPANNYA.
---
Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih Kesatuan Komando Pembela Merah Putih
SEKRETARIS MARKAS WILAYAH
Mengawal Hak Masyarakat, Memperjuangkan Keadilan, dan Melindungi Martabat Kemanusiaan.


Komentar