Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label Advokasi

Ketika Pernikahan Agama yang Direstui Orang Tua Ditarik Menjadi Statutory Rape

Refleksi Hari Anak Sedunia dan Anomali Pasal 3 KUHP Baru di Depok: Ketika Solusi Pernikahan Keluarga Justru Ditarik Menjadi Statutory Rape Oleh: Bilal Novanzah

LPK-MP DKI Jakarta Soroti Penerapan Hukum Pidana Lintas Waktu

LPK-MP DKI JAKARTA  -  SPDP POLRES METRO DEPOK SANGKAKAN PASAL 473 AYAT (2) HURUF B KUHP NASIONAL ATAS PERISTIWA SEPTEMBER 2025, LPK MP KKPMP DKI JAKARTA SOROTI PENERAPAN HUKUM PIDANA LINTAS WAKTU

Seruan Solidaritas Aktivis PPA dan HAM Bersatu Mengawal Keadilan

LPK-MP DKI JAKARTA | NEGARA HADIR UNTUK MELINDUNGI HAK DAN KEMERDEKAAN RAKYATNYA, BUKAN MERAMPASNYA MELALUI PENEGAKAN HUKUM YANG TIDAK PROPORSIONAL

Beberapa Element Organisasi Masyarakat Soroti Perlindungan Hak Milik dan Hak Sosial Warga di Kawasan Jagorawi Golf & Country Club

LPK-MP KKPMP  DESAK BUPATI BOGOR: JANGAN BIARKAN WARGA KARANGGAN KEHILANGAN HAK TINGGAL DI RUMAHNYA SENDIRI! RUMAH BERSERTIFIKAT, TETAPI TAK BISA DITINGGALI: EMPAT TAHUN AKSES TERHALANG, DI MANA NEGARA? Lembaga Perlindungan Konsumen-Merah Putih, Serta Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Pembela Merah Putih Dan Juga GRIB JAYA  Soroti Persoalan Hak Tinggal Ibu NM di Kawasan Jagorawi Golf; Desak Pemerintah Kabupaten Bogor Turun Tangan Pulihkan Akses Rumah Warga Karanggan BOGOR, JAWA BARAT — Sebuah persoalan serius mengenai perlindungan hak tinggal, kepemilikan tanah, dan akses jalan warga kembali menjadi perhatian di Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ibu NM, seorang pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1243/Karanggan dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 01932, dilaporkan tidak dapat menempati rumahnya secara normal akibat terhambatnya akses keluar masuk menuju properti tersebut sejak tahun 2022. Akibat kondisi itu, Ibu NM beserta keluarganya terpaksa ti...

Platform Gojek diduga lalai dalam layanan penyelesaian sengketa antara mitra pengemudi dan platform

LPK-MP DKI Jakarta - MODUS DUGAAN PENGADUAN PALSU GOJEK TERBONGKAR DI KUNINGAN CITY: MITRA DRIVER TERANCAM SUSPEND HINGGA PUTUS MITRA, BAGAIMANA TANGGUNG JAWAB PLATFORM?

LPK-MP MAWIL DKI Jakarta soroti kepatuhan Gojek terhadap Permendag nomor 19 tahun 2026

LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA SOROTI KEPATUHAN GOJEK TERHADAP PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2026: KEWAJIBAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN JADI PERHATIAN

LPK-MP: Perpres 27/2026 Adalah Fondasi Perlindungan Ekosistem Platform, Tetapi Konsumen Harus Ditempatkan sebagai Subjek Transaksional

LPK-MP DKI Jakarta - PERNYATAAN SIKAP RESMI LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN MERAH PUTIH MARKAS WILAYAH KESATUAN KOMANDO PEMBELA MERAH PUTIH DKI JAKARTA

GRAK! LPK-MP DKI Jakarta Siap Menjadi Pelopor Reformasi Instrumen Perlindungan Konsumen Indonesia

LPK-MP DKI Jakarta - 04/09/2026 Oleh : Bilal Novanzah GRAK! LPK-MP DKI JAKARTA SIAP MENJADI PELOPOR REFORMASI INSTRUMEN PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA JAKARTA — Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih Markas Wilayah DKI Jakarta (LPK-MP DKI Jakarta) mendorong lahirnya reformasi instrumen perlindungan konsumen Indonesia melalui gerakan GRAK (Garda Reformasi Advokasi Konsumen). Gerakan ini dirancang untuk menjawab tantangan perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi, transformasi kegiatan usaha, serta dinamika hubungan antara konsumen dan pelaku usaha di era ekonomi digital. Bagi LPK-MP DKI Jakarta, perlindungan konsumen tidak boleh berhenti pada penyelesaian pengaduan individual. Perlindungan konsumen harus berkembang menjadi gerakan pembaruan sistem yang mampu mengidentifikasi kelemahan regulasi, memperkuat kedudukan konsumen, dan mendorong terciptanya mekanisme perlindungan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. UU Nomor 8 Tahun 1999 Perlu Dievaluasi secara Men...