LPK-MP DKI JAKARTA - SPDP POLRES METRO DEPOK SANGKAKAN PASAL 473 AYAT (2) HURUF B KUHP NASIONAL ATAS PERISTIWA SEPTEMBER 2025, LPK MP KKPMP DKI JAKARTA SOROTI PENERAPAN HUKUM PIDANA LINTAS WAKTU
Dokumen SPDP dan Surat Keterangan Menikah Menjadi Bagian Penting untuk Menguji Ketentuan Hukum yang Berlaku pada Saat Peristiwa Diduga Terjadi
DEPOK – Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok dalam perkara dugaan tindak pidana perkosaan terhadap Anak (Statutory Rape) menjadi perhatian Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih – Kesatuan Komando Pembela Merah Putih Markas Wilayah DKI Jakarta LPK-MP KKPMP MAWIL DKI JAKARTA.
Perhatian tersebut tertuju pada penggunaan Pasal 473 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) terhadap peristiwa yang berdasarkan kronologi disampaikan kepada lembaga tersebut diduga terjadi pada September 2025.
Berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh, SPDP Polres Metro Depok tertanggal 15 Oktober 2026 dengan Nomor B/SPDP/559/X/RES.1.24./2026/SATRESKRIM memberitahukan dimulainya penyidikan atas dugaan tindak pidana perkosaan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 ayat (2) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023.
SPDP tersebut juga mencantumkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1326/VI/2026/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA tertanggal 26 Juni 2026, serta merujuk antara lain pada Pasal 3 dan Pasal 618 KUHP Nasional.
Dengan demikian, persoalan yang menjadi perhatian bukan semata-mata mengenai pasal yang dicantumkan dalam SPDP, melainkan juga bagaimana ketentuan hukum pidana tersebut diterapkan terhadap peristiwa yang diduga terjadi sebelum KUHP Nasional mulai berlaku.
Peristiwa Diduga Terjadi Sebelum KUHP Nasional Berlaku
Berdasarkan kronologi yang diterima LPK-MP KKPMP MAWIL DKI JAKARTA, peristiwa persetubuhan yang menjadi pokok perkara diduga terjadi pada September 2025.
Sementara itu, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Artinya, terdapat persoalan hukum lintas waktu yang harus diperiksa secara cermat sebelum menentukan ketentuan pidana yang digunakan.
Dalam prinsip hukum pidana, asas legalitas menjadi dasar penting bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana yang telah berlaku sebelum perbuatan dilakukan.
Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional mengatur prinsip tersebut, sedangkan Pasal 1 ayat (2) melarang penggunaan analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana.
Namun, KUHP Nasional juga mengatur mekanisme perubahan undang-undang melalui Pasal 3 dan ketentuan peralihan Pasal 618. Pasal 618 pada pokoknya menentukan bahwa tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan ketika KUHP berlaku menggunakan ketentuan KUHP Nasional, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.
Oleh karena itu, penerapan ketentuan baru terhadap perkara yang perbuatannya terjadi sebelum 2 Januari 2026 harus disertai pengujian mengenai ketentuan mana yang lebih menguntungkan bagi pihak yang diperiksa.
Perbedaan Rumusan Pasal 81 UU Perlindungan Anak dan Pasal 473 KUHP Nasional Perlu Diuji
Sebelum KUHP Nasional berlaku, ketentuan mengenai persetubuhan dengan Anak antara lain diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak sebagaimana diubah melalui UU Nomor 17 Tahun 2016.
Khusus Pasal 81 ayat (2), ketentuan tersebut mengatur perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Sementara itu, Pasal 473 ayat (2) huruf b KUHP Nasional mempunyai rumusan unsur yang berbeda, yakni memasukkan persetubuhan dengan Anak sebagai salah satu bentuk tindak pidana perkosaan.
Perbedaan rumusan tersebut menimbulkan pertanyaan hukum yang penting: apakah penyidik telah terlebih dahulu menguji ketentuan pidana yang berlaku pada September 2025, termasuk unsur-unsur yang harus dibuktikan berdasarkan Pasal 81 UU Perlindungan Anak, sebelum menerapkan ketentuan KUHP Nasional?
Perlu ditegaskan bahwa tidak ditemukannya kekerasan atau ancaman kekerasan tidak otomatis menghapus kemungkinan penerapan Pasal 81 ayat (2). Unsur membujuk, tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan tetap harus diperiksa berdasarkan fakta dan alat bukti.
Sebaliknya, perbedaan rumusan antara ketentuan lama dan ketentuan baru juga tidak boleh diabaikan ketika menentukan dasar hukum terhadap peristiwa yang terjadi sebelum perubahan undang-undang.
Pasal 3 dan Pasal 618 KUHP Justru Harus Menjadi Dasar Pengujian
Menariknya, SPDP Polres Metro Depok sendiri mencantumkan Pasal 3 dan Pasal 618 UU Nomor 1 Tahun 2023 sebagai bagian dari dasar rujukan.
Hal tersebut menjadi penting karena kedua ketentuan tersebut berkaitan langsung dengan persoalan penerapan hukum pidana terhadap perkara yang melintasi masa perubahan undang-undang.
Pasal 3 mengatur prinsip penerapan peraturan perundang-undangan yang berubah setelah perbuatan terjadi, dengan pengecualian apabila ketentuan lama lebih menguntungkan pelaku dan pembantu tindak pidana.
Sementara Pasal 618 mengatur ketentuan peralihan terhadap perkara yang sedang dalam proses peradilan ketika KUHP Nasional mulai berlaku.
Dengan demikian, pencantuman kedua pasal tersebut dalam SPDP semestinya diikuti dengan pertimbangan hukum yang jelas mengenai:
- Ketentuan pidana apa yang berlaku pada September 2025?
- Apakah unsur-unsur ketentuan lama telah diuji berdasarkan alat bukti yang tersedia?
- Apa pertimbangan penyidik dalam menggunakan Pasal 473 ayat (2) huruf b terhadap peristiwa sebelum 2 Januari 2026?
- Bagaimana perbandingan ketentuan lama dan ketentuan baru dilakukan berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 618 KUHP?
- Apakah penerapan ketentuan baru benar-benar lebih menguntungkan bagi pihak yang diperiksa, atau justru memperluas ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana?
Pengujian tersebut penting agar asas lex mitior tidak dimaknai sebagai kewenangan untuk memilih ketentuan pidana baru secara sepihak tanpa memperhatikan keseluruhan akibat hukumnya.
Surat Keterangan Menikah Menjadi Dokumen Konteks yang Perlu Diperiksa

Selain SPDP, terdapat pula dokumen berupa Surat Keterangan Menikah yang memperlihatkan bahwa kedua pihak melangsungkan akad nikah secara agama atau tidak tercatat pada Minggu, 30 November 2025, pukul 11.00 WIB.
Dalam dokumen tersebut tercantum keterangan mengenai identitas para pihak, wali nikah yang merupakan ayah kandung pihak perempuan, serta keterangan amil desa.
Dokumen tersebut mencantumkan tanggal lahir pihak perempuan pada 1 Januari 2009. Apabila tanggal lahir tersebut benar, maka pada September 2025 yang bersangkutan berusia 16 tahun.
Sementara itu, dokumen tersebut mencatat bahwa akad nikah berlangsung pada 30 November 2025, atau setelah waktu peristiwa yang menjadi pokok penyidikan sebagaimana kronologi yang disampaikan.
LPK-MP KKPMP MAWIL DKI JAKARTA berpandangan bahwa dokumen tersebut perlu ditempatkan secara proporsional sebagai bagian dari rangkaian fakta yang harus diperiksa.
Pernikahan yang berlangsung setelah peristiwa tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya tindak pidana sebelumnya. Demikian pula, dokumen pernikahan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur pidana.
Namun, riwayat hubungan para pihak, waktu terjadinya kehamilan, proses pernikahan, komunikasi, serta keadaan keluarga merupakan fakta kontekstual yang dapat diperiksa secara objektif sepanjang relevan dengan perkara.
LPK-MP KKPMP DKI Jakarta Mendorong Gelar Perkara Khusus
Menanggapi persoalan tersebut, LPK-MP KKPMP MAWIL DKI JAKARTA melalui Sekretaris Markas Wilayah, Bilal Novanzah, memandang perlu adanya pengujian hukum secara menyeluruh terhadap penerapan pasal yang disangkakan.
Menurutnya, penyidikan bukan hanya berkaitan dengan pencantuman suatu pasal dalam dokumen administrasi perkara, melainkan juga kewajiban memastikan bahwa ketentuan pidana yang digunakan benar-benar sesuai dengan waktu terjadinya perbuatan dan didukung alat bukti yang sah.
“Yang menjadi perhatian kami adalah persoalan penerapan hukum pidana lintas waktu. Apabila peristiwa yang disangkakan terjadi pada September 2025, sedangkan KUHP Nasional baru berlaku pada 2 Januari 2026, maka harus ada pengujian yang jelas mengenai ketentuan pidana yang berlaku pada saat peristiwa terjadi dan bagaimana Pasal 3 serta Pasal 618 KUHP diterapkan,”
demikian pokok sikap yang disampaikan dalam advokasi ini.
LPK-MP KKPMP MAWIL DKI JAKARTA mendorong Kapolres Metro Depok agar memfasilitasi Gelar Perkara Khusus dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menguji:
- Kesesuaian waktu peristiwa dengan ketentuan pidana yang diterapkan.
- Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku pada waktu peristiwa.
- Kecukupan alat bukti yang mendukung setiap unsur sangkaan.
- Penerapan asas legalitas dan asas lex mitior.
- Relevansi Pasal 3 dan Pasal 618 KUHP Nasional dalam perkara tersebut.
- Perlindungan terhadap kepentingan dan hak Anak selama proses penyidikan.
Permohonan gelar perkara khusus tersebut bukan dimaksudkan untuk mengintervensi kewenangan penyidik ataupun menghalangi perlindungan terhadap Anak, melainkan sebagai upaya mendorong transparansi, objektivitas, dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum.
Penegakan Hukum Harus Melindungi Anak dan Menjamin Kepastian Hukum
LPK-MP KKPMP MAWIL DKI JAKARTA menegaskan bahwa perlindungan terhadap Anak merupakan kewajiban negara yang tidak dapat ditawar. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut juga harus berjalan sesuai prinsip negara hukum.
Setiap orang berhak memperoleh proses hukum yang objektif, setiap dugaan tindak pidana harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, dan setiap penerapan ketentuan pidana harus memperhatikan asas legalitas.
Negara tidak boleh mengabaikan hak dan perlindungan Anak. Akan tetapi, negara juga harus memastikan bahwa kewenangan pemidanaan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang tepat, bukan melalui penerapan hukum yang mengabaikan persoalan waktu berlakunya undang-undang.
Sebab, keadilan bukan hanya tentang menegakkan hukum, tetapi juga memastikan bahwa hukum yang ditegakkan adalah hukum yang tepat, berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan.
LPK-MP KKPMP MAWIL DKI JAKARTA
Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih Kesatuan Komando Pembela Merah Putih
Melalui:
BILAL NOVANZAH
Sekretaris Markas Wilayah DKI Jakarta
Catatan redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan salinan SPDP tertanggal 15 Oktober 2026 dan Surat Keterangan Menikah tertanggal 30 November 2025 yang disampaikan kepada redaksi, serta kronologi yang diterima dari pihak terkait. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Identitas Anak sengaja tidak dipublikasikan demi menjaga hak dan perlindungannya.


Komentar