Langsung ke konten utama

Rumah Sakit Hermina Podomoro Di Gugat 6 milyar Atas Dugaan Tindakan Mal Praktek

LPK-MP DKI - Rumah Sakit Hermina Podomoro Di Gugat 6 milyar Atas Dugaan  Tindakan Mal Praktek

Jakarta. Rumah sakit Hermina Podomoro dua kali di demo oleh Pemuda pemudi Jakarta Utara yg pernah di lakukan pada hari senin.20/12/2021 berapa bulan yang lalu di depan Kantor Walikota Jakarta Utara karna dugaan korban mal praktek pada (AS)anak balita usia 1 Tahun 4 bulan karna ada penyakit hernia harus di lakukan operasi. 


Pihak rumah sakit Hermina  memangil (N) orang tua (AS) Untuk Mediasi yg ke dua di pengadilan negri Jakarta utara selasa tgl. 28/06/2022. Penggugat dampingi oleh beberapa kuasa Hukum Kobar. Ragil widodo.S.H M.H.sidang mediasi di lantai 3.dari pihak R S .Hermina Podomoro PT Hermina Media loka TBK.
 
Yang hadir berapa team medis dan kuasa hukum nya rumah sakit Hermina telah menyodor kan profosal dan untuk menandatanganin dan persetujuan (N) alasan nya pihak rumah sakit Hermina agar (AS) di bawa kembali untuk dirawat di obati namun dari pihak keluarga orang tua (AS) menolak penawaran itu dan akan menuntut pihak rumah Sakit Hermina podomoro 6 milyar rupiah. 

Karena awalnya mengatakan kalo rumah sakit hermina tidak ada peralatan yg komplit. Akan dirujuk kerumah sakit besar. Dari beberapa kuasa Hukum dari Kobar (AS) pun membantah. Jangan coba coba mengambil tindak dan keputusan untuk melakukan operasi perut tanpa melakukan analisa dan pemeriksaan secara detil dan menyeluruh akibat nya kecerobohan rumah sakit dan para dokter team medis yg di lakukan pada (AS) anak  balita usia 1 tahun 4 bulan gagal operasi karna salah diogosa dan prediksi.

Pertanyaan nya apa pihak rumah sakit hermina podomoro dapat mengembalikan luka (AS) bekas operasi isi dari perut usus yg udah dibedah menjadi semula. Sampai sekarang (AS) semenjak kejadian itu mengalami depresi takut bertemu siapapun klo malam pun susah tidur sering nangis setelah gagal habis di operasi tutup nya. Lanjut akan mengawal terus dalam persidangan dan melaporkan kasus ini dan meminta perhatian kusus nya ke komisi 9 DPR RI Juga kementrian kesehatan.sambung (G) ketua pemuda jakarta mengatakan masyarakat yg ikut Hadir di Pengadilan negri Jakarta utara bahwa itu tidak bisa di biar kan begitu saja Apa yang terjadi terhadap (AS) balita usia 1tahun 4 bulan putra dari N.semua harus ada pertanggung jawaban yg kongrit dari pihak Rumah Sakit Hermina Podomoro.saya akan mengawal sidang ini sampai selesai dan akan membawa masa lebih banyak lagi  pd sidang berikut nya tutup nya


Andi Supriyanto

Komentar

Popular Posts

Platform Gojek diduga lalai dalam layanan penyelesaian sengketa antara mitra pengemudi dan platform

LPK-MP DKI Jakarta - MODUS DUGAAN PENGADUAN PALSU GOJEK TERBONGKAR DI KUNINGAN CITY: MITRA DRIVER TERANCAM SUSPEND HINGGA PUTUS MITRA, BAGAIMANA TANGGUNG JAWAB PLATFORM?

LPK-MP: Perpres 27/2026 Adalah Fondasi Perlindungan Ekosistem Platform, Tetapi Konsumen Harus Ditempatkan sebagai Subjek Transaksional

LPK-MP DKI Jakarta - PERNYATAAN SIKAP RESMI LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN MERAH PUTIH MARKAS WILAYAH KESATUAN KOMANDO PEMBELA MERAH PUTIH DKI JAKARTA

LPK-MP MAWIL DKI Jakarta soroti kepatuhan Gojek terhadap Permendag nomor 19 tahun 2026

LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA SOROTI KEPATUHAN GOJEK TERHADAP PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2026: KEWAJIBAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN JADI PERHATIAN

GRAK! LPK-MP DKI Jakarta Siap Menjadi Pelopor Reformasi Instrumen Perlindungan Konsumen Indonesia

LPK-MP DKI Jakarta - 04/09/2026 Oleh : Bilal Novanzah GRAK! LPK-MP DKI JAKARTA SIAP MENJADI PELOPOR REFORMASI INSTRUMEN PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA JAKARTA — Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih Markas Wilayah DKI Jakarta (LPK-MP DKI Jakarta) mendorong lahirnya reformasi instrumen perlindungan konsumen Indonesia melalui gerakan GRAK (Garda Reformasi Advokasi Konsumen). Gerakan ini dirancang untuk menjawab tantangan perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi, transformasi kegiatan usaha, serta dinamika hubungan antara konsumen dan pelaku usaha di era ekonomi digital. Bagi LPK-MP DKI Jakarta, perlindungan konsumen tidak boleh berhenti pada penyelesaian pengaduan individual. Perlindungan konsumen harus berkembang menjadi gerakan pembaruan sistem yang mampu mengidentifikasi kelemahan regulasi, memperkuat kedudukan konsumen, dan mendorong terciptanya mekanisme perlindungan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. UU Nomor 8 Tahun 1999 Perlu Dievaluasi secara Men...

Visi dan Misi LPK Merah Putih DKI Jakarta

  LPK Merah Putih DKI JAKARTA Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih Markas Wilayah DKI Jakarta Merupakan Turunan Dari Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) yang berdasarkan UU No.02 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas KKPMP yang memiliki nomer akte pendirian KKPMP : No.11 tgl. 11 November 2013 dan terdaftar di AHU dengan nomer register : AHU-0055668.AH.01.07 Tahun 2017. Dan sebagai sayap organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih yang memiliki tanda daftar Lembaga yaitu : TDLPK 03/30-20/PK/LPK/II/2014. Dan berdasarkan surat keputusan dari Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Merah Putih (KKPMP) dengan nomer : 0001/SK-MAWIL DKI Jakarta-LPKMP/VI/2020. Terbentuklah Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih untuk wilayah DKI Jakarta. VISI DAN MISI LPK MERAH PUTIH DKI JAKARTA VISI Mewujudkan tatanan Masyarakat yang adil dan Konsumen yang berdaya, bermartabat, cerdas dan memiliki keberanian dalam memperjuangkan hak nya serta me...