LPK-MP DKI - YH, istri korban pembakaran meninggal dunia di cengkareng, hanya bisa berdoa agar pelaku pembakaran suaminya di hukum berat, karena Pasal yang digunakan Penuntut Umum di persidangan adalah Pasal Penganiayaan yang ancamana hukumannya lebih ringan daripada Pasal Pembakaran. Peristiwa pembakaran terjadi pada hari senin tanggal 22 Maret 2021, saat itu korban pulang dari kerja dan baru saja tiba di depan pintu rumah, kemudian disiram dengan tinner oleh pelaku TA dan disulut dengan korek api, yang mengakibatkan M mengalami luka bakar dan beberapa benda di dalam rumah ikut terbakar. M kemudian di larikan ke rumah sakit, namun beberapa hari kemudian meninggal dunia akibat luka yang di derita. Keluarga melaporkan peristiwa ini ke Kepolisian, namun M justru melarikan diri yang membuat proses penyidikan terhambat, meskipun akhirnya tertangkap Selama proses di kepolisian dan persidangan di Pengadilan, YH didampingi oleh Tim Advokasi dari Organisasi Massa Kesatuan Komando Pembela Merah...

LPK-MP DKI - Kurang lebih 300 massa Organisasi Masyarakat (Ormas) Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) Kota Serang menggeruduk kantor Leasing PT Mandiri Utama Finance (MUF), yang berada di Jl. KH. Fatah Hasan Blok A. 4 Kelurahan Sumur Pecung, Serang, Banten, Selasa (9/11/2021). Kedatangan mereka lantaran salah satu anggotanya diduga telah dirampas secara paksa yaitu motor Roda dua tahun 2018 oleh Mata Elang (Matel) atau dikenal Debt Collector Leasing PT Mandiri Utama Finance (MUF) bahkan beberapa anggota KKPMP se-Provinsi Banten yang dipimpin langsung Ketua Mawil KKMPM Banten H Madroi dan ketua MAWIL LPKMP Banten Jery Kaspor dan Ketua Mada KKPMP se-Banten. Wakil Ketua KKPMP MAda Lebak Agus Marsudin, mengatakan kejadian ini kembali terulang, karena Matel PT. Mandiri Utama Finance (MUF) mengambil secara paksa salah satu Sepeda Motor Honda Beat 2018 atas nama Ayu Febriani yang beralamat di Kota Serang. “Kami dari Ormas KKPMP meminta kejelasan ke pihak perusahaan pembiayaan terkait...

LPK-MP DKI - Pentingnya Memahami Term and Condition Saat Menggunakan Platform Digital Hidup di era digital memang menawarkan berbagai kemudahan dalam berbagai sektor. Di sisi lain, era digital turut memberikan peluang kepada siapa saja untuk mengambil kesempatan dalam membangun bisnis. Tak sekedar dalam hal jual beli, saat ini dunia digital sudah merambah ke sektor keuangan, termasuk perbankan. Namun bak dua mata pisau, kemajuan teknologi bisa menjadi boomerang jika tidak dikelola dengan baik terutama menyoal isu perlindungan data pribadi. Hari ini di Indonesia, regulasi perlindungan data pribadi konsumen di pasar e-commerce belum memadai, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di DPR masih belum jelas kapan akan disahkan. Mengingat belum adanya aturan yang memadai untuk melindungi data pribadi, maka konsumen dituntut untuk cerdas saat menggunakan berbagai platform digital. Apalagi belakangan waktu marak terjadi hal-hal yang merugikan konsumen hampir di seluruh platform digi...

LPK-MP DKI - Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Dalam prespektif hukum perdata, hubungan transaksi antara konsumen dengan produsen / pelaku usaha tidak hanya dilihat sebagai transaksi yang berdiri sendiri. Perikatan transaksi konsumen merupakan pelaksanaan dari perikatan sebelumnya, yaitu perikatan pratransaksi konsumen. Demikian halnya setelah transaksi konsumen dilaksanakan akan lahir juga perikatan lain yang harus dipenuhi kedua belah pihak yang disebut perikatan pasca transaksi konsumen. Pada tahapan pasca transaksi konsumen inilah tanggung jawab produk (produk liability) biasanya menjadi isu penting selain isu jaminan atau garansi produk dan isu penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam kasus-kasus pelanggaran konsumen selain tuntutan atas tanggung jawab produk didasarkan pada perjanjian tertulis (wanprestasi) j...

LPK-MP DKI - PROSEDUR SITA dan EKSEKUSI Pengertian Sita dan Eksekusi Sita adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat (harta sengketa) secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau Hakim. Sedangkan Eksekusi merupakan tindakan menjalankan putusan pengadilan yang telah Berkekuatqn Hukum Tetap secara paksa dan resmi berdasarkan perintah ketua pengadilan, oleh karena tergugat tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan secara sukarela. Tujuan dari Sita adalah : 1. Agar penggugat tidak Illusioir. Maksudnya agar barang tergugat (barang sengketa) tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, hibah dan sebagainya juga agar tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ke 3. 2. Agar obyek eksekusi memperoleh kepastian keberadaannya setelah perkara yang disengketakan diputus oleh pengadilan.  SITA Tahapan Pelaksanan SITA 1. PERSIAPAN SEBELUM MELAKSANAKAN SITA a). Mempelajari dan memahami Penetapan Ketu...

LPK-MP DKI- Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih Markas Wilayah DKI Jakarta Merupakan salah satu sayap dari Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) yang berdasarkan UU No.02 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas KKPMP yang memiliki nomer akte pendirian KKPMP : No.11 tgl. 11 November 2013 dan terdaftar di AHU dengan nomer register : AHU-0055668.AH.01.07 Tahun 2017. Dan sebagai sayap organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih yang memiliki tanda daftar Lembaga yaitu : TDLPK 03/30-20/PK/LPK/II/2014. Dan berdasarkan surat keputusan dari Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Merah Putih (KKPMP) dengan nomer : 0001/SK-MAWIL DKI Jakarta-LPKMP/VI/2020. Terbentuklah Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih untuk wilayah DKI Jakarta. Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) merupakan organisasi yang memiliki komitmen dalam Menolong, Melindungi dan Mencerdaskan masyarakat serta para anggotanya, dalam komitmen tersebut menjadi slogan ya...

Restrukturisasi Utang Restrukturisasi utang dapat dilakukan dengan cara: 1. Bilateral di luar Pengadilan antara debitor dengan masing-masing kreditornya; 2. Melalui penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga. Kelebihan dan Kelemahan Restruktursasi Utang secara Bilateral Kelebihan :   1. Karena dilakukan di luar Pengadilan Niaga, maka debitor tidak akan terekspos suatu perkara sehingga menjadikan secara mandiri dapat melangsungkan usaha; 2. Pembahasan restrukturisasi akan lebih sesuai dengan masing-masing kreditor, karena dilakukan pembahasan per-individu kreditor. Kelemahan : 1. Memakan waktu yang panjang; 2. Harus mendapat persetujuan dari setiap dan seluruh kreditornya; 3. Selama proses restrukturisasi,  pembayaran utang wajib dibayar. Kelebihan dan Kelemahan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)  Kelebihan: 1. Dibatasi waktu yang cukup panjang yakni paling lambat 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; 2. Tidak harus mendapatkan persetu...