Langsung ke konten utama

Tujuan dan Asas Perlindungan Konsumen

Tujuan dan Asas Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen sehingga terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.



Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam dalam Pasal 3 UUPK 8/1999, yaitu sebagai berikut:
  1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 
  2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan/atau jasa. 
  3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 
  4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
  5. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam menegakkan hukum perlindungan diperlukan pemberlakuan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penempatan hukum.
    Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam menegakkan hukum perlindungan diperlukan pemberlakuan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penempatan hukum.

    Asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, yaitu sebagai berikut:

    a. Asas Manfaat 

    Segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dengan kata lain, tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang memperoleh manfaat, sedangkan pihak lain mendapatkan kerugian.

    b. Asas Keadilan 

    Dalam hal ini, tidak selamanya sengketa konsumen di akibatkan oleh kesalahan pelaku usaha saja, tetapi bisa juga di akibatkan oleh kesalahan konsumen yang terkadang tidak tahu akan kewajibannya. Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan kewajiban secara seimbang.

    c. Asas Keseimbangan 

    Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen. Menghendaki konsumen, produsen/pelaku usaha dan pmerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen.

    d. Asas Keamanan dan Keselamatan 

    Asas ini bertujuan untuk memberikan adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya.

    e. Asas Kepastian Hukum 

    Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tanpa harus membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.



Komentar

Popular Posts

Platform Gojek diduga lalai dalam layanan penyelesaian sengketa antara mitra pengemudi dan platform

LPK-MP DKI Jakarta - MODUS DUGAAN PENGADUAN PALSU GOJEK TERBONGKAR DI KUNINGAN CITY: MITRA DRIVER TERANCAM SUSPEND HINGGA PUTUS MITRA, BAGAIMANA TANGGUNG JAWAB PLATFORM?

LPK-MP: Perpres 27/2026 Adalah Fondasi Perlindungan Ekosistem Platform, Tetapi Konsumen Harus Ditempatkan sebagai Subjek Transaksional

LPK-MP DKI Jakarta - PERNYATAAN SIKAP RESMI LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN MERAH PUTIH MARKAS WILAYAH KESATUAN KOMANDO PEMBELA MERAH PUTIH DKI JAKARTA

LPK-MP MAWIL DKI Jakarta soroti kepatuhan Gojek terhadap Permendag nomor 19 tahun 2026

LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA SOROTI KEPATUHAN GOJEK TERHADAP PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2026: KEWAJIBAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN JADI PERHATIAN

GRAK! LPK-MP DKI Jakarta Siap Menjadi Pelopor Reformasi Instrumen Perlindungan Konsumen Indonesia

LPK-MP DKI Jakarta - 04/09/2026 Oleh : Bilal Novanzah GRAK! LPK-MP DKI JAKARTA SIAP MENJADI PELOPOR REFORMASI INSTRUMEN PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA JAKARTA — Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih Markas Wilayah DKI Jakarta (LPK-MP DKI Jakarta) mendorong lahirnya reformasi instrumen perlindungan konsumen Indonesia melalui gerakan GRAK (Garda Reformasi Advokasi Konsumen). Gerakan ini dirancang untuk menjawab tantangan perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi, transformasi kegiatan usaha, serta dinamika hubungan antara konsumen dan pelaku usaha di era ekonomi digital. Bagi LPK-MP DKI Jakarta, perlindungan konsumen tidak boleh berhenti pada penyelesaian pengaduan individual. Perlindungan konsumen harus berkembang menjadi gerakan pembaruan sistem yang mampu mengidentifikasi kelemahan regulasi, memperkuat kedudukan konsumen, dan mendorong terciptanya mekanisme perlindungan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. UU Nomor 8 Tahun 1999 Perlu Dievaluasi secara Men...

Visi dan Misi LPK Merah Putih DKI Jakarta

  LPK Merah Putih DKI JAKARTA Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih Markas Wilayah DKI Jakarta Merupakan Turunan Dari Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) yang berdasarkan UU No.02 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas KKPMP yang memiliki nomer akte pendirian KKPMP : No.11 tgl. 11 November 2013 dan terdaftar di AHU dengan nomer register : AHU-0055668.AH.01.07 Tahun 2017. Dan sebagai sayap organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih yang memiliki tanda daftar Lembaga yaitu : TDLPK 03/30-20/PK/LPK/II/2014. Dan berdasarkan surat keputusan dari Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Merah Putih (KKPMP) dengan nomer : 0001/SK-MAWIL DKI Jakarta-LPKMP/VI/2020. Terbentuklah Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih untuk wilayah DKI Jakarta. VISI DAN MISI LPK MERAH PUTIH DKI JAKARTA VISI Mewujudkan tatanan Masyarakat yang adil dan Konsumen yang berdaya, bermartabat, cerdas dan memiliki keberanian dalam memperjuangkan hak nya serta me...