Langsung ke konten utama

Edukasi Konsumen

LPK-MP DKI- Edukasi Konsumen

Menempatkan konsumen menjadi agen perubahan dalam posisinya sebagai subjek penentu kegiatan ekonomi Indonesia serta menguatkan kesadaran konsumen akan pentingnya hak dan kewajibannya



MATERI

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. (Pasal 1 ayat 2 UUPK).

1. Tegakkan Hak dan Kewajiban sebagai Konsumen
         
        Hak-Hak Konsumen :

  • Mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
  • Memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 
  • Memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barnag dan/atau jasa. 
  • Didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. 
  • Mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut.  Mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 
  • Diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 
  • Mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

        Kewajiban Konsumen: 

  • Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang dan/atau jasa. 
  • Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. 
  • Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
  • Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa secara patut
2. Teliti Sebelum Membeli

Selalu mempunyai kebiasaan untuk teliti atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan/tersedia di pasar, minimal secara kasat mata dapat digunakan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari barang dan/atau jasa tersebut, dan bila kurang jelas/paham, dapat bertanya atau memperoleh informasi atas barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan hal ini, dapat diperoleh gambaran umum atas barang dan/ atau jasa yang ditawarkan di pasar.

3. Perhatikan Label dan Manual Garansi Berbahasa Indonesia

Konsumen harus lebih kritis untuk mengetahui kondisi barang dan/atau jasa, khususnya atas barang makanan, minuman, obat dan kosmetik, dalam keadaan terbungkus yang disertai label. Dalam label tersebut harus dicantumkan antara lain komposisi, manfaat, aturan pakai dan masa berlaku. Bila membeli produk telematika dan elektronika, maka harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia.

4. Pastikan Produk Bertanda SNI 

Konsumen harus mulai akrab dengan produk bertanda SNI. Sudah saatnya konsumen memperhatikan produk yang sudah wajib Standar Nasional Indonesia (SNI). Produk bertanda SNI lebih memberikan jaminan kepastian atas kesehatan, kemanan dan keselamatan konsumen, bahkan lingkungannya (K3L).

5. Jangan Abaikan Masa Kadaluarsa

Produk Perhatikan masa kadaluarsa agar berhati-hati terhadap barang yang masuk ke dalam tubuh atau yang digunakan di luar/atas tubuh karena barang tersebut sangat erat kaitannya dengan aspek kesehatan, keamanan dan keselamatan (K3L) konsumen.

6. Beli Sesuai Kebutuhan Bukan Keinginan 

Budayakan perilaku tidak konsumtif, artinya bukan barang dan/atau jasa yang menguasai atau mempengaruhi konsumen, tetapi konsumenlah yang menguasai keinginannya untuk membeli barang dan/atau jasa.

7. Cintailah Produk Indonesia 

Produk buatan Indonesia saat ini sudah tidak kalah dengan produk impor, bahkan sudah banyak produk Indonesia yang go International. Dengan membeli produk asli Indonesia, ekonomi akan berputar di dalam negeri sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri. 

Kemana Konsumen Mengadu : 

1. Langsung pada pelaku usaha 

2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat 

3. Dinas yang menangani perlindungan konsumen di Kabupaten/Kota

4. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) setempat. 

5. Pos layanan informasi dan pengaduan LPK-MP DKI Jakarta : (Klik tombol dibawah ini) 

    


Follow Us

Facebook Twitter Instagram 










         

Komentar

Popular Posts

Platform Gojek diduga lalai dalam layanan penyelesaian sengketa antara mitra pengemudi dan platform

LPK-MP DKI Jakarta - MODUS DUGAAN PENGADUAN PALSU GOJEK TERBONGKAR DI KUNINGAN CITY: MITRA DRIVER TERANCAM SUSPEND HINGGA PUTUS MITRA, BAGAIMANA TANGGUNG JAWAB PLATFORM?

LPK-MP: Perpres 27/2026 Adalah Fondasi Perlindungan Ekosistem Platform, Tetapi Konsumen Harus Ditempatkan sebagai Subjek Transaksional

LPK-MP DKI Jakarta - PERNYATAAN SIKAP RESMI LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN MERAH PUTIH MARKAS WILAYAH KESATUAN KOMANDO PEMBELA MERAH PUTIH DKI JAKARTA

LPK-MP MAWIL DKI Jakarta soroti kepatuhan Gojek terhadap Permendag nomor 19 tahun 2026

LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA SOROTI KEPATUHAN GOJEK TERHADAP PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2026: KEWAJIBAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN JADI PERHATIAN

GRAK! LPK-MP DKI Jakarta Siap Menjadi Pelopor Reformasi Instrumen Perlindungan Konsumen Indonesia

LPK-MP DKI Jakarta - 04/09/2026 Oleh : Bilal Novanzah GRAK! LPK-MP DKI JAKARTA SIAP MENJADI PELOPOR REFORMASI INSTRUMEN PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA JAKARTA — Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih Markas Wilayah DKI Jakarta (LPK-MP DKI Jakarta) mendorong lahirnya reformasi instrumen perlindungan konsumen Indonesia melalui gerakan GRAK (Garda Reformasi Advokasi Konsumen). Gerakan ini dirancang untuk menjawab tantangan perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi, transformasi kegiatan usaha, serta dinamika hubungan antara konsumen dan pelaku usaha di era ekonomi digital. Bagi LPK-MP DKI Jakarta, perlindungan konsumen tidak boleh berhenti pada penyelesaian pengaduan individual. Perlindungan konsumen harus berkembang menjadi gerakan pembaruan sistem yang mampu mengidentifikasi kelemahan regulasi, memperkuat kedudukan konsumen, dan mendorong terciptanya mekanisme perlindungan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. UU Nomor 8 Tahun 1999 Perlu Dievaluasi secara Men...

Visi dan Misi LPK Merah Putih DKI Jakarta

  LPK Merah Putih DKI JAKARTA Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih Markas Wilayah DKI Jakarta Merupakan Turunan Dari Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) yang berdasarkan UU No.02 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas KKPMP yang memiliki nomer akte pendirian KKPMP : No.11 tgl. 11 November 2013 dan terdaftar di AHU dengan nomer register : AHU-0055668.AH.01.07 Tahun 2017. Dan sebagai sayap organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih yang memiliki tanda daftar Lembaga yaitu : TDLPK 03/30-20/PK/LPK/II/2014. Dan berdasarkan surat keputusan dari Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Merah Putih (KKPMP) dengan nomer : 0001/SK-MAWIL DKI Jakarta-LPKMP/VI/2020. Terbentuklah Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih untuk wilayah DKI Jakarta. VISI DAN MISI LPK MERAH PUTIH DKI JAKARTA VISI Mewujudkan tatanan Masyarakat yang adil dan Konsumen yang berdaya, bermartabat, cerdas dan memiliki keberanian dalam memperjuangkan hak nya serta me...