Langsung ke konten utama

Barang Tidak Sesuai Pesanan Saat Pakai Sistem COD.

LPK-MP DKI - E-commerce memberikan berbagai kemudahan untuk menarik minat belanja konsumen. Salah satunya adalah kemudahan dalam pembayaran. Memanfaatkan kerjasamanya dengan jasa ekspedisi, e-commerce pun untuk pembelian barang menghadirkan fitur cash on delivery (COD) atau sistem bayar di tempat. Tetapi belakangan ini justru membebani kurir dengan beredarnya beberapa vidio di media sosial kurir yang diancam untuk mengembalikan uang pembelinya dan sampai ada yg diancam dengan samurai disebabkan karena barang yang diterima tidak sesuai pesanan.
Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan sistem Cod pada penjual konvensional atau pada umumnya dengan sistem Cod pada e-commerce.

Penjual konvensional atau pada umumnya transaksi dengan Cod mewajibkan penjual bertemu dengan calon pembeli. Dalam pertemuan tersebut penjual akan memperlihatkan fisik barang yang dipesan sebelumnya, selanjutnya pembeli akan melihat dan memeriksa baran tersebut. Apabila telah sesuai pembeli akan membayar sesuai harga yang disepakati kepada penjual. 

Berbeda dengan Cod pada e-commerse. Pihak yang bertemu dengan pembeli adalah kurir. Dilansir dari lamaan salah satu e-commerse di Indonesia, COD adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung ditempat, setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli.

Sehingga, tugas kurir memiliki tugas menyerahkan barang pesanan kepada pembeli dan menerima pembayaran dari pembeli. Pembeli pun tidak diperkenankan membongkar kemasan sebelum membayar. Sama halnya ketika kemasan sudah dibongkar oleh pembeli maka pembeli tidak boleh menuntut kembali uang yang sudah dibayarkan kepada kurir dengan alasan apapun terhadap barang yang tidak sesuai, maka penjual dalam e-commerse yang wajib bertanggung jawab.

Perbuatan penjual yang memberikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan merupakan wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata). Sehingga pembeli berhak atas kompensasi, ganti rugi, dan/atau pergantian dari penjual. Pengajuannya pun dilakukan melalui e-commerse selaku penyelenggara sistem elektronik (PSE) Privat.

Sebelum dilakukannya transaksi, pihak e-commerse wajib memiliki kontrak elektronik. Dalam kontrak tersebut wajib terdapat ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta menggantikan produk jika terdapat cacat tersembunyi (Pasal 47 ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraa Sistem dan Transaksi Elektronik atau PP 71/2019. Kemudian e-commerse juga wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi (Pasal 48 PP 71/2019).

Sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan tersebut wajib disediakan dalam sistem e-commerse (Pasal 50 ayat (1) PP 71/2019). Berkaitan dengan prosedur penyelesaiannya ditentukan berdasarkan kebijakan masing-masing e-commerse . Berkaitan dengan fasilitas COD , pihak e-commerse juga harus memiliki ketentuan yang jelas serta wajib bisa diakses dan dipahami oleh calon pembeli sebelum melakukan transaksi. Kemudian bagi para calon pembeli, sebaiknya membaca dengan teliti syarat dan ketentuan dimasing-masing e-commerse. Karena antara e-commerse satu dengan yang lainnya memiliki syarat ketentuan yang berbeda.

Memiliki Pertanyaan seputar hukum perlindungan Konsumen dan masalah hukum lainnya segera konsultasikan kepada kami. Hubungi LPKMP DKI dengan menekan tombol dibawah ini :



Follow Us

FacebookTwitterInstagram








Sumber : https://smartlegal.id/galeri-hukum/perlindungan-konsumen/2021/05/29/barang-tidak-sesuai-pesanan-saat-pakai-sistem-cod-tanggung-jawab-siapa/

Komentar

Popular Posts

Platform Gojek diduga lalai dalam layanan penyelesaian sengketa antara mitra pengemudi dan platform

LPK-MP DKI Jakarta - MODUS DUGAAN PENGADUAN PALSU GOJEK TERBONGKAR DI KUNINGAN CITY: MITRA DRIVER TERANCAM SUSPEND HINGGA PUTUS MITRA, BAGAIMANA TANGGUNG JAWAB PLATFORM?

LPK-MP: Perpres 27/2026 Adalah Fondasi Perlindungan Ekosistem Platform, Tetapi Konsumen Harus Ditempatkan sebagai Subjek Transaksional

LPK-MP DKI Jakarta - PERNYATAAN SIKAP RESMI LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN MERAH PUTIH MARKAS WILAYAH KESATUAN KOMANDO PEMBELA MERAH PUTIH DKI JAKARTA

LPK-MP MAWIL DKI Jakarta soroti kepatuhan Gojek terhadap Permendag nomor 19 tahun 2026

LPK-MP MAWIL DKI JAKARTA SOROTI KEPATUHAN GOJEK TERHADAP PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2026: KEWAJIBAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN JADI PERHATIAN

GRAK! LPK-MP DKI Jakarta Siap Menjadi Pelopor Reformasi Instrumen Perlindungan Konsumen Indonesia

LPK-MP DKI Jakarta - 04/09/2026 Oleh : Bilal Novanzah GRAK! LPK-MP DKI JAKARTA SIAP MENJADI PELOPOR REFORMASI INSTRUMEN PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA JAKARTA — Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih Markas Wilayah DKI Jakarta (LPK-MP DKI Jakarta) mendorong lahirnya reformasi instrumen perlindungan konsumen Indonesia melalui gerakan GRAK (Garda Reformasi Advokasi Konsumen). Gerakan ini dirancang untuk menjawab tantangan perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi, transformasi kegiatan usaha, serta dinamika hubungan antara konsumen dan pelaku usaha di era ekonomi digital. Bagi LPK-MP DKI Jakarta, perlindungan konsumen tidak boleh berhenti pada penyelesaian pengaduan individual. Perlindungan konsumen harus berkembang menjadi gerakan pembaruan sistem yang mampu mengidentifikasi kelemahan regulasi, memperkuat kedudukan konsumen, dan mendorong terciptanya mekanisme perlindungan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. UU Nomor 8 Tahun 1999 Perlu Dievaluasi secara Men...

Visi dan Misi LPK Merah Putih DKI Jakarta

  LPK Merah Putih DKI JAKARTA Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih Markas Wilayah DKI Jakarta Merupakan Turunan Dari Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) yang berdasarkan UU No.02 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas KKPMP yang memiliki nomer akte pendirian KKPMP : No.11 tgl. 11 November 2013 dan terdaftar di AHU dengan nomer register : AHU-0055668.AH.01.07 Tahun 2017. Dan sebagai sayap organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih yang memiliki tanda daftar Lembaga yaitu : TDLPK 03/30-20/PK/LPK/II/2014. Dan berdasarkan surat keputusan dari Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Merah Putih (KKPMP) dengan nomer : 0001/SK-MAWIL DKI Jakarta-LPKMP/VI/2020. Terbentuklah Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih untuk wilayah DKI Jakarta. VISI DAN MISI LPK MERAH PUTIH DKI JAKARTA VISI Mewujudkan tatanan Masyarakat yang adil dan Konsumen yang berdaya, bermartabat, cerdas dan memiliki keberanian dalam memperjuangkan hak nya serta me...