Langsung ke konten utama

Postingan

LPK-MP DKI Jakarta Menyoroti Kejanggalan Sistem Pengaduan: Kanal Konsumen Berpotensi Menjadi Sarana Kejahatan

LPK-MP DKI Jakarta - Dugaan pengaduan yang tidak terverifikasi, pengembalian dana, dan suspend pengemudi menjadi sorotan. LPK-MP DKI Jakarta mempertanyakan objektivitas mekanisme pengaduan yang berpotensi merugikan pengemudi dan membuka celah penyalahgunaan sistem. LPK-MP DKI Jakarta Menyoroti Kejanggalan Sistem Pengaduan: Kanal Konsumen Berpotensi Menjadi Sarana Kejahatan LPK-MP DKI Jakarta menyoroti adanya kejanggalan dalam mekanisme kanal pengaduan konsumen pada aplikasi transportasi on-demand, sebagaimana terlihat dari video yang beredar dan dikaitkan dengan kasus pengaduan terhadap pengemudi transportasi online. Berdasarkan persoalan yang terungkap dalam video tersebut, LPK-MP DKI Jakarta mempertanyakan objektivitas sistem dalam memverifikasi laporan konsumen sebelum aplikator mengambil tindakan berupa pengembalian dana maupun penjatuhan sanksi kepada pengemudi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kanal pengaduan yang semestinya menjadi instrumen perlindungan konsumen justr...

LPK-MP: Perpres 27/2026 Adalah Fondasi Perlindungan Ekosistem Platform, Tetapi Konsumen Harus Ditempatkan sebagai Subjek Transaksional

LPK-MP DKI Jakarta - PERNYATAAN SIKAP RESMI LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN MERAH PUTIH MARKAS WILAYAH KESATUAN KOMANDO PEMBELA MERAH PUTIH DKI JAKARTA

GRAK! LPK-MP DKI Jakarta Siap Menjadi Pelopor Reformasi Instrumen Perlindungan Konsumen Indonesia

LPK-MP DKI Jakarta - 04/09/2026 Oleh : Bilal Novanzah GRAK! LPK-MP DKI JAKARTA SIAP MENJADI PELOPOR REFORMASI INSTRUMEN PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA JAKARTA — Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih Markas Wilayah DKI Jakarta (LPK-MP DKI Jakarta) mendorong lahirnya reformasi instrumen perlindungan konsumen Indonesia melalui gerakan GRAK (Garda Reformasi Advokasi Konsumen). Gerakan ini dirancang untuk menjawab tantangan perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi, transformasi kegiatan usaha, serta dinamika hubungan antara konsumen dan pelaku usaha di era ekonomi digital. Bagi LPK-MP DKI Jakarta, perlindungan konsumen tidak boleh berhenti pada penyelesaian pengaduan individual. Perlindungan konsumen harus berkembang menjadi gerakan pembaruan sistem yang mampu mengidentifikasi kelemahan regulasi, memperkuat kedudukan konsumen, dan mendorong terciptanya mekanisme perlindungan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. UU Nomor 8 Tahun 1999 Perlu Dievaluasi secara Men...

ROKOK ILEGAL DAN TRANSPORTASI ONLINE: KONSUMEN BERHAK TAHU LEGALITAS PRODUK DAN LAYANAN YANG DIGUNAKANNYA

LPK-MP DKI Jakarta - 04/10/2026 Oleh : Bilal Novanzah ROKOK ILEGAL DAN TRANSPORTASI ONLINE: KONSUMEN BERHAK TAHU LEGALITAS PRODUK DAN LAYANAN YANG DIGUNAKANNYA Perlindungan Konsumen Tidak Boleh Tebang Pilih Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat berinteraksi dengan berbagai produk dan jasa, mulai dari membeli rokok di warung hingga menggunakan layanan transportasi online melalui aplikasi digital. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Rokok merupakan barang konsumsi yang tunduk pada ketentuan cukai dan perdagangan, sedangkan transportasi online merupakan layanan yang melibatkan pengemudi, kendaraan, perusahaan angkutan, perusahaan penyewaan kendaraan, dan penyelenggara platform. Meskipun berbeda, terdapat satu prinsip yang sama: konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang dibeli atau digunakannya. Persoalan muncul ketika suatu produk diperdagangkan atau suatu layanan ditawarkan kepada masyarakat, tetapi terdapat dugaan bahwa...

ROKOK ILEGAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN: MASYARAKAT BERHAK ATAS INFORMASI, NEGARA WAJIB MELAKUKAN PENGAWASAN

Redaksi | Perlindungan Konsumen | Kontrol Sosial Peredaran rokok yang diduga ilegal bukan semata-mata persoalan pelanggaran ketentuan cukai. Persoalan ini juga berkaitan dengan perlindungan konsumen, transparansi perdagangan, pengawasan barang yang beredar, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan. Di tengah beredarnya berbagai produk rokok dengan harga dan karakteristik yang beragam, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar mengenai produk yang dibeli. Sementara itu, pemerintah dan instansi berwenang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa peredaran hasil tembakau berlangsung sesuai ketentuan hukum. Persoalannya, sejauh mana hak konsumen terlindungi ketika terdapat produk rokok yang diduga beredar tanpa memenuhi ketentuan cukai? Rokok Ilegal Bukan Hanya Persoalan Harga Murah Istilah rokok ilegal umumnya merujuk pada produk hasil tembakau yang peredaran atau pemenuhan kewajiban cukainya melanggar ketentuan hukum. Indikasinya dap...

Satgas Perlindungan Konsumen

LPK-MP DKI  SATGAS PERLINDUNGAN KONSUMEN Menolong, Melindungi, dan Mencerdaskan Konsumen Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang adalah konsumen. Ketika membeli makanan, menggunakan jasa transportasi, berbelanja melalui platform digital, menggunakan layanan telekomunikasi, membayar jasa keuangan, membeli barang elektronik, menyewa kendaraan, hingga menggunakan berbagai layanan publik maupun komersial, kita berada dalam posisi sebagai konsumen. Namun, tidak semua konsumen memahami haknya. Sebagian konsumen mengalami kerugian tetapi tidak mengetahui harus mengadu kepada siapa. Sebagian lainnya memiliki bukti transaksi, tetapi tidak memahami bagaimana menyusun pengaduan. Ada pula konsumen yang memilih diam karena menganggap kerugiannya terlalu kecil untuk diperjuangkan. Di sinilah Satgas Perlindungan Konsumen memiliki peran. Bukan untuk Menakut-nakuti, Tetapi untuk Mendampingi Satgas Perlindungan Konsumen bukan aparat penegak hukum dan bukan lembaga negara. Satgas hadir se...

Rumah Sakit Hermina Podomoro Di Gugat 6 milyar Atas Dugaan Tindakan Mal Praktek

LPK-MP DKI - Rumah Sakit Hermina Podomoro Di Gugat 6 milyar Atas Dugaan  Tindakan Mal Praktek Jakarta. Rumah sakit Hermina Podomoro dua kali di demo oleh Pemuda pemudi Jakarta Utara yg pernah di lakukan pada hari senin.20/12/2021 berapa bulan yang lalu di depan Kantor Walikota Jakarta Utara karna dugaan korban mal praktek pada (AS)anak balita usia 1 Tahun 4 bulan karna ada penyakit hernia harus di lakukan operasi.  Pihak rumah sakit Hermina  memangil (N) orang tua (AS) Untuk Mediasi yg ke dua di pengadilan negri Jakarta utara selasa tgl. 28/06/2022. Penggugat dampingi oleh beberapa kuasa Hukum Kobar. Ragil widodo.S.H M.H.sidang mediasi di lantai 3.dari pihak R S .Hermina Podomoro PT Hermina Media loka TBK.   Yang hadir berapa team medis dan kuasa hukum nya rumah sakit Hermina telah menyodor kan profosal dan untuk menandatanganin dan persetujuan (N) alasan nya pihak rumah sakit Hermina agar (AS) di bawa kembali untuk dirawat di obati namun dari pihak keluarga orang tu...